Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Sekjen, Dirjen Kementerian ATR – BPN & Kakanwil Seluruh Provinsi Indonesia.
Bahas Evaluasi Kanwil BPN, Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang.
Continue reading “RDP Komisi II DPR RI dengan Eselon I ATR BPN”
Persoalan tanah di Kalimantan Barat sangat kompleks.
Salah satu di antaranya terkait banyaknya perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Sebanyak 537 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia teridentifikasi telah menjalankan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum memiliki HGU atas tanah yang diusahakannya. Dari 537 perusahaan sawit itu, 66 di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di 10 kabupaten.
Continue reading “Komisi II DPR RI Minta Persoalan Tanah di Kalbar Segera Diselesaikan”
Evaluasi Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah.
Continue reading “Rapat Kerja – Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ribka Haluk, KPU, Bawaslu, DKPP”
Rapat Kerja Komisi 2 DPR RI dengan Menteri PAN RB terkait Pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara
Memindahkan ASN ke IKN bukan hal yang mudah baik secara sosiologis dan psikologis. Patut dicatat, ini adalah proses memindahkan orang, bukan barang.
Continue reading “Rencana ASN Pindah ke IKN? Harus Ada Insentif Khusus!”
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri (KDN) Ribka Haluk, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Papua, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua Pegunungan, Rabu, 30 April 2025 membahas evaluasi Dana Transfer ke Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Pengelolaan Kepegawaian.
Continue reading “Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Indonesia”
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wamendagri, Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Indonesia
Continue reading “Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Wamendagri, Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Indonesia”
Bersama dua anggota Komisi II DPR RI Ramanda Kiemas dan Romy Soekarno dan menerima Pengurus Pusat Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia (FGSNI) pimpinan Agus Mukhtar.
Fraksi PDI Perjuangan selalu bersikap terbuka dan aspiratif terhadap persoalan kesejahteraan guru, termasuk guru swasta.
Continue reading “Terima Audiensi Forum Guru Sertifikasi Nasional Indonesia, Dorong Upaya Penyetaraan Kesejahteraan Guru Swasta dan PNS”
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halik dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni Bahas Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah dan Pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah, 24 April 2025.
Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dengan mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD dan penguatan tata kelola, profesionalisme, dan akuntabilitas manajemen BUMD dan BULD.
Continue reading “RDP Bahas Pengawasan BUMD, BULD, BMD, dan Pengawasan TKD”
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Bahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah, 24 April 2025
Komisi II DPR RI meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan:
Continue reading “RDP Desain Besar Penataan Daerah”
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Kepala LAN Muhammad Taufiq, Kepala Arsip Nasional RI Mego Pinandito, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih, 23 April 2025.
Komisi II DPR RI mendorong LAN melakukan berbagai langkah inovasi berbasis kecerdasan buatan dalam pengembangan kompetensi ASN agar dapat mewujudkan ASN yang berkualitas, berintegritas, dan berdaya saing.
Continue reading “RDP Komisi II DPR RI dengan Ombudsman Republik Indonesia, LAN dan Arsip Nasional Republik Indonesia Bahas Program Kerja 2025”