Category: Komisi 2 DPR RI

Posted on

TKD di Kabupatan Bekasi Harus Betul-Betul Bermanfaat untuk Masyarakat

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan bahwa Dana Transfer Ke Daerah (TKD) khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) harus betul-betul terukur dan bermanfaat terhadap kesejahteraan untuk masyarakat. 

“Kami dari Komisi II DPR RI mengawasi langsung TKD yang ada di Kabupaten Bekasi, kami ingin ada transparansi dan akuntabilitas serta memberikan kesejahteraan terhadap rakyat,” kata Aria Bima dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RIdi Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. 

Continue reading “TKD di Kabupatan Bekasi Harus Betul-Betul Bermanfaat untuk Masyarakat”
Posted on

Kabar Gembira Percepatan Pengangkatan CASN-PPPK

Politisi senior PDI Perjuangan mengatakan, ribuan calon ASN dan PPPK bakal diangkat seusai Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran mendatang, secara bertahap.

”Kemarin Pak Rifqi (Rifqinizamy Karsayuda), Ketua Komisi II yang kebetulan pulang dari umrah membisiki saya. Ada kecenderungan setelah Lebaran, ya tentu akan dihitung sesuai dengan kemampuan fiskalnya negara, akan ada pelantikan,” kata Aria Bima.

Continue reading “Kabar Gembira Percepatan Pengangkatan CASN-PPPK”
Posted on

Kemenpan RB Salah Tafsir, DPR: Tidak Ada Keputusan Penundaan Pengangkatan CPNS

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dianggap salah menafsirkan kesimpulan rapat dengan Komisi II DPR.

Dalam rapat, tidak ada keputusan Komisi II DPR dan Kemenpan dan RB bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.

Continue reading “Kemenpan RB Salah Tafsir, DPR: Tidak Ada Keputusan Penundaan Pengangkatan CPNS”
Posted on

Kunjungi Provinsi Jambi, Komisi II DPR RI Tegaskan Akan Panggil Perusahaan Pemilik IUP yang Tak Kunjung Urus HGU

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Jambi dalam rangka evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tahun 2025.

Dalam kunjungannya, DPR RI mendapatkan data masih terdapat 14 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan lahan lebih dari 50 ribu hektar, namun belum memiliki HGU. DPR RI menegaskan, jika tidak kunjung mendaftar dan mengurus HGU, perusahaan-perusahaan tersebut akan dipanggil oleh Komisi II DPR RI.

Continue reading “Kunjungi Provinsi Jambi, Komisi II DPR RI Tegaskan Akan Panggil Perusahaan Pemilik IUP yang Tak Kunjung Urus HGU”
Posted on

Komisi II DPR RI – Baleg DPR Bahas 10 RUU Kabupaten/Kota

Pimpinan Komisi II DPR RI bertemu Badan Legislatif DPR membahas 10 RUU Kabupaten / Kota.

Sepuluh RUU itu yakni empat di Provinsi Sulawesi Utara: RUU Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe, Minahasa, Kota Manado; dua di Provinsi Gorontalo: RUU Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo; serta empat di Provinsi Sulawesi Tenggara: RUU Kabupaten Buton, Kolaka, Konawe dan Muna.

Continue reading “Komisi II DPR RI – Baleg DPR Bahas 10 RUU Kabupaten/Kota”