Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Konflik agraria antara masyarakat dengan PT Timah terus terjadi karena tumpang tindih lahan di hampir seluruh kabupaten/kota di Bangka Belitung.
Continue reading “Komisi II DPR RI – Perkuat Koordinasi, Sukseskan Program Reforma Agraria”
Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya desentralisasi fiskal, salah satunya dengan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan.
Eksistensi bank daerah harus dikuatkan, tak hanya mencari keuntungan tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.
Continue reading “Kunker Spesifik Pengawasan BUMD, Komisi II DPR RI Soroti Tantangan Bank Jateng Gerakkan Ekonomi Lokal”
Pada Rapat Kerja dengan Kementerian PANRB dan BKN, Selasa 31 Maret 2026 mempertanyakan langkah konkret pemerintah terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah direkrut agar tidak menjadi korban kebijakan fiskal daerah.
Continue reading “Perjuangkan Perlindungan, Status, dan Keberlanjutan PPPK di Tengah Ancaman PHK sebagai Dampak UU No 1/2022”
Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Banten pada Rabu, 28/01/2026, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai entitas usaha yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan ini dilaksanakan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
Continue reading “Kunker Spesifik Komisi II DPR RI ke Bank Banten Serang”
Balikpapan – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank milik pemerintah daerah, harus jadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan daerah.
Salah satu caranya, bank daerah diharapkan melakukan navigasi meraih potensi nasabah baru dari kalangan Gen Z, yang akrab dengan digitalisasi di berbagai bidang, termasuk e-banking.
Continue reading “Komisi II DPR RI Berharap Bank Kaltimtara Terus Jadi Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Daerah”
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI meminta sertifikasi aset negara dan gedung-gedung di Jakarta dilakukan secara optimal serta pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan mengedepankan azas keadilan.
Continue reading “Kunjungi Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Komisi II DPR RI Minta Pelayanan Terhadap Masyarakat Dilakukan secara Adil”
Kodifikasi hukum kepemiluan merupakan komitmen nasional dalam RPJPN 2025-2045 untuk mengatasi ketidakpastian aturan dan pergeseran pilkada yang berulang kali terjadi antara ranah pemilu dan otonomi daerah.
Melalui langkah rekodifikasi, yaitu menyatukan UU Pemilu dan UU Pilkada ke dalam satu kerangka hukum yang utuh, negara bertujuan untuk menciptakan stabilitas tugas penyelenggara, meminimalisir ekses negatif seperti politik uang, menyelaraskan undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, serta mewujudkan ritme pemilu yang lebih baik.
Continue reading “Menyatukan Ruang Demokrasi: Kodifikasi Kepemiluan dan Fondasi Baru Masa Depan Politik Kita”
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara mencatat, sekitar 5.873 hektar hak guna usaha PT Perkebunan Nasional atau PTPN Dua, tidak diperpanjang. Luasan area yang tidak diperpanjang itu sekitar 9 persen dari total hak guna usaha atau HGU 62.161 hektar.
Continue reading “Komisi II DPR RI : Redistribusi Lahan Eks HGU PTPN Jangan Beratkan Rakyat”
Tim Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Sukabumi untuk dalam rangka pengawasan implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah, persoalan tata kelola birokrasi, hingga persoalan tata ruang di Kota Sukabumi.
Aria Bima berharap pemerintah dan warga di Kota Sukabumi dapat dengan harmonis untuk menjaga dan melestarikan alam sehingga keduanya dapat memberikan manfaat satu sama lainnya.
Continue reading “Kunker Spesifik Komisi II DPR RI ke Pemkot Sukabumi, Pesan Jaga dan Lestarikan Alam”
Kodifikasi aturan kepemiluan tidak hanya menyatukan regulasi dalam satu payung hukum, tetapi juga memastikan kepastian norma, kemudahan penyelenggaraan, dan stabilitas bagi peserta serta pemilih.
Dengan kerangka yang utuh, penyelenggara memiliki panduan yang jelas, sementara rakyat dapat mengikuti perjalanan suaranya tanpa kebingungan.
Continue reading “Kodifikasi Pemilu Sebagai Kesiapan Sistem; Menyatukan Aturan, Meneguhkan Arah Demokrasi”