Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Nganjuk Jawa Timur.

Menegaskan bahwa Bawaslu RI bukan sekadar lembaga negara. Bawaslu adalah benteng demokrasi untuk menjaga demokrasi yang kita jalankan. Kata ’luber’ dan ’jurdil’ sudah sangat biasa kita sebut dan bicarakan, tapi bagaimana ’luber’ dan ’jurdil’ bisa terlaksana, ternyata untuk dilaksanakan di setiap kampanye bukan hal yang mudah.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur”

Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bersama Jajaran Struktural DPC, Fraksi dan PAC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali

Sebagai anggota MPR RI melaksanakan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kantor DPC PDI Perjuangan Boyolali, dalam masa reses kali ini.

Sosialisasi diikuti sekitar 100 peserta dari kader PDI Perjuangan yang terdiri dari unsur pengurus DPC Boyolali, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Boyolali, dan pengurus Anak Cabang PDI Perjuangan se-Kabupaten Boyolali.

Continue reading “Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan Bersama Jajaran Struktural DPC, Fraksi dan PAC PDI Perjuangan Kabupaten Boyolali”

Kunker Pengawasan Dana Transfer, Komisi II DPR RI Dengar Aspirasi Pemda DIY Pasca Inpres No. 1/2025

Komisi II DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik untuk menjalankan fungsi pengawasan implementasi kebijakan Dana Transfer Pusat ke Daerah, khususnya dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam kunker spesifik ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 19-21 Februari 2025, Komisi II DPR RI mendengar suara Pemerintah Daerah DIY mengenai kondisi keuangan daerah pascakeluarnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Continue reading “Kunker Pengawasan Dana Transfer, Komisi II DPR RI Dengar Aspirasi Pemda DIY Pasca Inpres No. 1/2025”

Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung, Komisi II DPR RI Tegaskan Netralitas ASN-Penyelenggara dan Partisipasi Pemilih Jadi Kunci

Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Lampung, 13-15 Februari 2025

Komisi II DPR RI menekankan bahwa netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) – penyelenggara pemilu dan tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung menjadi hal utama yang perlu diperbaiki untuk gelaran Pilkada selanjutnya. Dari hasil evaluasi Pilkada serentak 2024 di Provinsi Lampung, masih ditemui banyaknya pelanggaran terkait netralitas ASN dan tingkat partisipasi pemilih yang masih di bawah target.

Continue reading “Evaluasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Lampung, Komisi II DPR RI Tegaskan Netralitas ASN-Penyelenggara dan Partisipasi Pemilih Jadi Kunci”