Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone

Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Kepulauan Riau, yang meliputi Batam, Bintan, dan Karimun.  

Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin, 29 September 2025.

Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone”

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya

Saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi via daring dengan rekan-rekan Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil, organisasi adat, dan gerakan mahasiswa di Papua Barat Daya, membahas penguatan pengawasan kelembagaan Bawaslu RI

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya ini bertema ’Refleksi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Lebih Berkualitas’.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya”

Komisi II DPR RI Tekankan Seluruh Jajaran ASN dan Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah Netral dan Berintegritas

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Jawa Tengah (13-15 November 2024) dalam rangka meninjau kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024.

Rombongan anggota Komisi II DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menghadiri acara di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang. Acara ini dihadiri oleh Pj Gub Jawa Tengah Nana Sudjana, Bupati- Walikota, Pj kepala daerah kabupaten – kota se Jawa Tengah, KPU – Bawaslu kab-kota se Jawa Tengah, Komisioner KPU dan Bawaslu RI, serta jajaran kepolisian dan kejaksaan daerah di Jawa Tengah.

Continue reading “Komisi II DPR RI Tekankan Seluruh Jajaran ASN dan Penyelenggara Pemilu di Jawa Tengah Netral dan Berintegritas”

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan DKPP: Pastikan Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

Terhadap adanya indikasi maraknya permasalahan netralitas penjabat kepala daerah dalam proses dukung-mendukung pasangan calon kepala daerah, Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri memberi sanksi tegas sesuai disiplin ASN.

Continue reading “Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan DKPP: Pastikan Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024”

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB dan Rapat Dengar Pendapat dengan BKN, LAN, ANRI dan Ombudsman RI

Dampak pemisahan kementerian, Komisi II tangani cepat persoalan reformasi birokrasi ASN. Satu hal yang butuh penanganan yang cepat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Khususnya yang berada di beberapa kementerian yang mengalami pemisahan alias kementerian baru.

Continue reading “Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB dan Rapat Dengar Pendapat dengan BKN, LAN, ANRI dan Ombudsman RI”