Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI kehadiran saya dalam program Parlemen Kampus di Universitas Negeri Sebelas Maret bukan semata memenuhi undangan seremonial.
Ini merupakan kesempatan berarti untuk menyampaikan pesan bahwa generasi muda merupakan generasi yang paling berkepentingan untuk kelanjutan lingkungan hidup demi daerah kita, demi negeri kita, dan demi dunia ini.
Continue reading “Parlemen Kampus 2026 di UNS Lahirkan Generasi Peduli Lingkungan”
Dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat, Komisi II DPR RI tekankan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan harus berjalan cepat tanpa pungutan serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memberi peringatan keras kepada seluruh instansi pelayanan publik agar tidak melakukan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun sertifikat tanah, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
Continue reading “Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan “
Komisi II DPR RI mendesak Pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengembalian dana efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana termasuk Provinsi Sumatera Barat.
Pengembalian TKD ini dinilai sangat krusial untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut berjalan lancar tanpa hambatan anggaran.
Continue reading “Komisi II DPR RI: Percepat Pengembalian TKD Untuk Pemulihan Pascabencana”
Provinsi Sumatera Barat termasuk satu dari tiga daerah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2026.
Sebanyak 264 orang meninggal dunia di provinsi ini dengan total kerugian dan kerusakan mencapai Rp33,5 triliun. Kerusakan terbesar dialami oleh Kabupaten Agam yang mencapai Rp10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp5,48 triliun, dan Kota Padang senilai Rp4,88 triliun.
Continue reading “Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Sumatera Barat: Desak Pemerintah Segera Cairkan Pengembalian Dana Transfer Daerah Sumbar ”
DPR RI mencermati keresahan publik terkait status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak menjadi nonaktif.
Dari pertemuan saya di Kota Solo dengan para peserta ada informasi mereka yang tiba-tiba hilang dari kepesertaan JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Continue reading “Jangan Ada Pasien Tertolak Akibat Hilangnya Status Kepesertaan PBI-JK”
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima berharap pergantian menteri di Kabinet Merah Putih dilakukan bukan untuk bagi-bagi kursi politik.
Walaupun secara normatif, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.
Continue reading “Aria Bima: PDI Perjuangan Berharap Prabowo Reshuffle Kabinet Bukan untuk Bagi-Bagi Kursi Politik”
Menjalankan amanat untuk merancang desain dan sistem Pemilu mendatang, Komisi II DPR RI mulai mengundang pakar dan pegiat kepemiluan.
Putaran pertama Rapat Dengar Pendapat Umum terkait masukan kepemiluan mengundang RDPU mengundang Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI yang dipimpin Direkturnya, Hurriyah.
Continue reading “Komisi II DPR RI Dengar Masukan Desain dan Permasalahan Pemilu”
Deli Serdang – Untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan layanan masalah pertanahan yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat, Komisi II DPR mendorong akselerasi layanan digitalisasi pertanahan.
Apalagi, digitalisasi pertanahan merupakan program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) bersama Komisi II DPR RI untuk diterapkan di seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan se-Indonesia.
Continue reading “Kunjungan Kerja Reses ke Sumatra Utara, Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Akselerasi Layanan Digitalisasi Pertanahan”
Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Kepulauan Riau, yang meliputi Batam, Bintan, dan Karimun.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin, 29 September 2025.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone”
Saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi via daring dengan rekan-rekan Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil, organisasi adat, dan gerakan mahasiswa di Papua Barat Daya, membahas penguatan pengawasan kelembagaan Bawaslu RI
Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya ini bertema ’Refleksi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Lebih Berkualitas’.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya”