DPR RI

October 1, 2026October 3, 2026

Kunspek Komisi II DPR RI Pantau Langsung Pelayanan Publik Dispendukcapil Kota Semarang, Digitalisi Harus Benar-Benar Permudah Masyarakat

Digitalisasi pelayanan publik harus benar-benar mempermudah masyarakat, bukan justru menciptakan proses berulang. Selain itu, pelayanan publik seharusnya bisa dilakukan secara online saja. Jika pun harus ada dokumen yang diambil, diharapkan cukup di tingkat desa.

Pesan itu ditegaskan Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Jawa Tengah yang berlangsung di di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Semarang, Rabu, 30 September 2026.

September 5, 2026September 5, 2026

Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Riau: Pengelolaan Aset Daerah Optimal, PAD Meningkat, Rakyat Sejahtera

Pekanbaru – Komisi II DPR menekankan, pengelolaan aset dan sumber daya daerah dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan sektoral.

Seluruh kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

June 21, 2026August 24, 2026

Serap Aspirasi Masyarakat, Perkuat Komunikasi Wakil Rakyat di Daerah

Anggota DPR RI Aria Bima melaksanakan kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat (Asmas) di Surakarta, Minggu, 21 Juni 2026.

Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat, khususnya dalam mendengarkan secara langsung berbagai aspirasi, kebutuhan, serta persoalan yang dihadapi masyarakat.

May 6, 2026May 6, 2026

Parlemen Kampus 2026 di UNS Lahirkan Generasi Peduli Lingkungan

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI kehadiran saya dalam program Parlemen Kampus di Universitas Negeri Sebelas Maret bukan semata memenuhi undangan seremonial.

Ini merupakan kesempatan berarti untuk menyampaikan pesan bahwa generasi muda merupakan generasi yang paling berkepentingan untuk kelanjutan lingkungan hidup demi daerah kita, demi negeri kita, dan demi dunia ini.

March 1, 2026March 1, 2026

Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan

Dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat, Komisi II DPR RI tekankan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan harus berjalan cepat tanpa pungutan serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memberi peringatan keras kepada seluruh instansi pelayanan publik agar tidak melakukan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun sertifikat tanah, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

February 28, 2026March 1, 2026

Komisi II DPR RI: Percepat Pengembalian TKD Untuk Pemulihan Pascabencana

Komisi II DPR RI mendesak Pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengembalian dana efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana termasuk Provinsi Sumatera Barat.

Pengembalian TKD ini dinilai sangat krusial untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut berjalan lancar tanpa hambatan anggaran.

February 21, 2026February 21, 2026

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Sumatera Barat: Desak Pemerintah Segera Cairkan Pengembalian Dana Transfer Daerah Sumbar

Provinsi Sumatera Barat termasuk satu dari tiga daerah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2026.

Sebanyak 264 orang meninggal dunia di provinsi ini dengan total kerugian dan kerusakan mencapai Rp33,5 triliun. Kerusakan terbesar dialami oleh Kabupaten Agam yang mencapai Rp10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp5,48 triliun, dan Kota Padang senilai Rp4,88 triliun.

February 10, 2026

Jangan Ada Pasien Tertolak Akibat Hilangnya Status Kepesertaan PBI-JK

DPR RI mencermati keresahan publik terkait status kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mendadak menjadi nonaktif.

Dari pertemuan saya di Kota Solo dengan para peserta ada informasi mereka yang tiba-tiba hilang dari kepesertaan JKN Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

January 28, 2026January 29, 2026

Aria Bima: PDI Perjuangan Berharap Prabowo Reshuffle Kabinet Bukan untuk Bagi-Bagi Kursi Politik

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima berharap pergantian menteri di Kabinet Merah Putih dilakukan bukan untuk bagi-bagi kursi politik.

Walaupun secara normatif, reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

January 27, 2026

Komisi II DPR RI Dengar Masukan Desain dan Permasalahan Pemilu

Menjalankan amanat untuk merancang desain dan sistem Pemilu mendatang, Komisi II DPR RI mulai mengundang pakar dan pegiat kepemiluan.

Putaran pertama Rapat Dengar Pendapat Umum terkait masukan kepemiluan mengundang RDPU mengundang Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI yang dipimpin Direkturnya, Hurriyah.