Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone

Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Kepulauan Riau, yang meliputi Batam, Bintan, dan Karimun.  

Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin, 29 September 2025.

Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone”

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bengkulu

Menjadi narasumber dalam Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Menekankan pentingnya menciptakan pengawasan yang partisipatif.

Arah pengawasan dua arah. Maknanya, pengawasan Pemilu yang ideal tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga resmi, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bengkulu”

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Banten

Menjadi keynote speaker Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatn, sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu dan juga masyarakat bisa melakukan pengawasan dua arah.  

Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu perlu dibantu oleh pihak lain. Mengingat bahwa jumlah sunber daya yang dimiliki tidak ideal. Selain itu banyak keterbatasan yang dimiliki oleh peraturan sehingga diperlukan pihak lain yaitu masyarakat untuk berpartisipasi.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Banten”

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan.

Kepada para peserta saya meminta untuk terus aktif dan memperbaiki sistem pemilu yang ada, dalam konteks Bawaslu, maka pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh termasuk di platform media sosial. Karena media sosial saat ini menjadi wadah bagi mayoritas warga menyuarakan aspirasinya.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur”

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas

Pada Sabtu, 20 September 2025, saya diundang Bawaslu Kab. Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau untuk menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Bawaslu.

Saya menekankan pentingnya integritas dan kapasitas seluruh stakeholder penyelenggara dan pengawas pemilu sebagai kunci menciptakan pemilu dan pilkada yang LUBERJURDIL

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Anambas”

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya

Saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi via daring dengan rekan-rekan Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil, organisasi adat, dan gerakan mahasiswa di Papua Barat Daya, membahas penguatan pengawasan kelembagaan Bawaslu RI

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya ini bertema ’Refleksi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Lebih Berkualitas’.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya”