Kodifikasi Pemilu Sebagai Kesiapan Sistem; Menyatukan Aturan, Meneguhkan Arah Demokrasi

Kodifikasi aturan kepemiluan tidak hanya menyatukan regulasi dalam satu payung hukum, tetapi juga memastikan kepastian norma, kemudahan penyelenggaraan, dan stabilitas bagi peserta serta pemilih.

Dengan kerangka yang utuh, penyelenggara memiliki panduan yang jelas, sementara rakyat dapat mengikuti perjalanan suaranya tanpa kebingungan.

Continue reading “Kodifikasi Pemilu Sebagai Kesiapan Sistem; Menyatukan Aturan, Meneguhkan Arah Demokrasi”

Merawat Jalan Sunyi Demokrasi, Kodifikasi RUU Pemilu dan Masa Depan Kedaulatan Rakyat

Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Suara rakyat membutuhkan kepastian arah agar benar-benar kembali hadir sebagai keputusan yang mencerminkan kehendak publik.

Dalam video ini kita membahas urgensi kodifikasi aturan kepemiluan, penyatuan payung hukum agar perjalanan suara rakyat tidak terputus dan kepercayaan publik kembali terjaga.

Continue reading “Merawat Jalan Sunyi Demokrasi, Kodifikasi RUU Pemilu dan Masa Depan Kedaulatan Rakyat”

Komisi II DPR R: Dorong BPN Kanwil Jateng Tingkatkan Layanan Pertanahan

Komisi II DPR RI menyoroti kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Provinsi Jawa Tengah menjelang akhir tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan bahwa perhatian utama DPR bukan sekadar pada peningkatan angka pendapatan negara, tetapi pada dampaknya terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Continue reading “Komisi II DPR R: Dorong BPN Kanwil Jateng Tingkatkan Layanan Pertanahan”