Perjuangkan Perlindungan, Status, dan Keberlanjutan PPPK di Tengah Ancaman PHK sebagai Dampak UU No 1/2022

Pada Rapat Kerja dengan Kementerian PANRB dan BKN, Selasa 31 Maret 2026 mempertanyakan langkah konkret pemerintah terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah direkrut agar tidak menjadi korban kebijakan fiskal daerah.

Continue reading “Perjuangkan Perlindungan, Status, dan Keberlanjutan PPPK di Tengah Ancaman PHK sebagai Dampak UU No 1/2022”

Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan 

Dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat, Komisi II DPR RI tekankan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan harus berjalan cepat tanpa pungutan serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memberi peringatan keras kepada seluruh instansi pelayanan publik agar tidak melakukan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun sertifikat tanah, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

Continue reading “Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan “