Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Pada Rapat Kerja dengan Kementerian PANRB dan BKN, Selasa 31 Maret 2026 mempertanyakan langkah konkret pemerintah terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah direkrut agar tidak menjadi korban kebijakan fiskal daerah.
Continue reading “Perjuangkan Perlindungan, Status, dan Keberlanjutan PPPK di Tengah Ancaman PHK sebagai Dampak UU No 1/2022”
Lebaran bukan sekadar perayaan usai puasa, melainkan sebuah peristiwa batin untuk meluaskan hati (lebar), melebur dosa (lebur), dan memutihkan niat (labur).
Melalui tradisi Jawa seperti Ngaku Lepat dan Halalbihalal, kita diajak untuk menundukkan ego, mengakui kesalahan, dan merajut kembali persaudaraan yang sempat renggang.
Continue reading “Lebaran Jalan Pulang Manusia”
Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan yang digelar oleh anggota MPR RI Aria Bima bersama kader PDI Perjuangan se-Surakarta, 15 Maret 2026, berlangsung dengan penuh semangat dan antusiasme.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman ideologi kebangsaan di tengah dinamika sosial dan politik yang terus berkembang.
Continue reading “Sosialisasi Empat Pilar di Surakarta, Aria Bima Tekankan Peran Strategis Kader Partai”
Anggota MPR RI Aria Bima menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama para relawan dari Boyolali dan Klaten pada 15 Maret 2026.
Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusiasme dan menjadi bagian dari upaya memperkuat pemahaman nilai-nilai kebangsaan di tingkat akar rumput.
Continue reading “Aria Bima Tekankan Peran Relawan sebagai Garda Pemersatu dalam Sosialisasi Empat Pilar”
Dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat, Komisi II DPR RI tekankan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan harus berjalan cepat tanpa pungutan serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memberi peringatan keras kepada seluruh instansi pelayanan publik agar tidak melakukan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun sertifikat tanah, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
Continue reading “Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan “