Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halik dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni Bahas Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah dan Pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah, 24 April 2025.
Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dengan mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD dan penguatan tata kelola, profesionalisme, dan akuntabilitas manajemen BUMD dan BULD.
Komisi II DPR RI menekankan pentingnya pelaksanaan pengawasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang berbasis kinerja, dengan:
a. Menguatkan pengawasan atas penggunaan DAU dan DAK, terutama yang sudah ditentukan penggunaannya
b. Memastikan penggunaan TKD selaras dengan prioritas pembangunan nasinal, seperti penanggulangan kemiskinan, penguatan pelayanan dasar dan peningkartan kesejahteraan masyarakat
c. Menekankan pentingnya peran Inspektorat Jenderal Kemendagri dan Inspektorat Daerah dalam pengawasan internal pelaksanaan Dana Transfer ke Daerah.