Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bolaang Mongondow, Sulut

Menjadi narasumber kegiatan diskusi publik bertajuk Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, yang digelar di Hotel Efthree, Kotamobagu.

Kegiatan ini mengangkat tema ‘Menguatkan Bawaslu sebagai Pilar Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas di Kabupaten Bolaang Mongondow’.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bolaang Mongondow, Sulut”

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Nganjuk Jawa Timur.

Menegaskan bahwa Bawaslu RI bukan sekadar lembaga negara. Bawaslu adalah benteng demokrasi untuk menjaga demokrasi yang kita jalankan. Kata ’luber’ dan ’jurdil’ sudah sangat biasa kita sebut dan bicarakan, tapi bagaimana ’luber’ dan ’jurdil’ bisa terlaksana, ternyata untuk dilaksanakan di setiap kampanye bukan hal yang mudah.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur”

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Pamekasan Jawa Timur.

Saya meminta kepada jajaran pengawas Bawaslu untuk merespon sekecil apapun aduan dari masyarakat, karena hal itu berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran dan eksistensi Bawaslu.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur”

Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan

Komisi II DPR RI menyoroti turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyajarta.

Namun, meski PNBP Sektor Pertanahan di DIY turun, Komisi II DPR RI menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan jangan jadi tempat untuk meningkatkan pendapatan.

Continue reading “Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan”

Kunjungi Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta, Komisi II DPR RI Soroti Minimnya Sarana Prasarana dan Guru Besar

Sumber konflik agraria di Indonesia cepat atau lambat akan berkurang dengan lahirnya tenaga profesional yang tak hanya memiliki keterampilan praktis, tapi juga ideologis memahami persoalan tanah.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aria Bima, saat mengunjungi Sekolah Tinggi Pertanahan (STPN) di kawasan Banyuraden, Gamping, Sleman.

Continue reading “Kunjungi Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta, Komisi II DPR RI Soroti Minimnya Sarana Prasarana dan Guru Besar”