Month: September 2026

Posted on

Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Kabupaten Tangerang Bahas LSD: Dorong Penyelesaian Lintas Sektor, Perhitungkan Perlindungan Lahan Pertanian dan Kebutuhan Perkembangan Ekonomi Daerah Secara Cermat

Tangerang – Secara nasional, Lahan Sawah Dilindungi (LSD) telah mencapai target, yakni 87,5 persen, namun kondisi di Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan tersendiri, mengingat wilayah berpenduduk 3,4 juta jiwa ini sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan pengembangan untuk perumahan dan industri.

Melihat kondisi ini, Komisi II DPR RI mendorong penyelesaian lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dalam mencari solusi terhadap lahan yang telah memiliki perizinan serta mengidentifikasi wilayah lain yang berpotensi menambah luasan lahan sawah yang dilindungi.

Continue reading “Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Kabupaten Tangerang Bahas LSD: Dorong Penyelesaian Lintas Sektor, Perhitungkan Perlindungan Lahan Pertanian dan Kebutuhan Perkembangan Ekonomi Daerah Secara Cermat”
Posted on

Sosialisasikan 4 Pilar MPR Bersama Tani Subur, PKK Tegal Giri, dan Karang Taruna Teratai Putih, Aria Bima Tegaskan Peran Anak Muda dalam Pembangunan Desa dan Pelestarian Budaya

Anggota MPR RI Aria Bima melaksanakan kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR bersama kelompok Tani Subur, ibu-ibu PKK Tegal Giri, dan Karang Taruna Teratai Putih di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, pada Selasa,15 September 2026.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam suasana kebersamaan dan turut diisi dengan pertunjukan wayang sebagai bagian dari rangkaian kegiatan.

Continue reading “Sosialisasikan 4 Pilar MPR Bersama Tani Subur, PKK Tegal Giri, dan Karang Taruna Teratai Putih, Aria Bima Tegaskan Peran Anak Muda dalam Pembangunan Desa dan Pelestarian Budaya”
Posted on

Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Riau: Pengelolaan Aset Daerah Optimal, PAD Meningkat, Rakyat Sejahtera 

Pekanbaru – Komisi II DPR  menekankan, pengelolaan aset dan sumber daya daerah dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan sektoral.

Seluruh kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Continue reading “Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Riau: Pengelolaan Aset Daerah Optimal, PAD Meningkat, Rakyat Sejahtera “