Dalam kunjungan ini, mendengar bahwa isu ’ad hoc’ Bawaslu dan efisiensi anggaran sangat menggangu kinerja berlanjutan, terutama dalam pendampingan kader pengawas partisipatif.
Selain itu, mendapat masukan bahwa bagi caleg ataupun calon peserta Pilkada yang terbukti secara meyakinkan melakukan selama ini tak ada sanksi berat, sehingga pelaku cenderung menyepelekan dan kembali mengulangi pelanggaran.
Hal penting lain, yakni hulu persoalan kerusakan mental pemilih adalah politik uang dan sembako di Pilkades yang nyaris tak ada pengawasan. Mentalitas menunggu ‘serangan fajar’ itu lalu diteruskan secara pragmatis pada Pileg, Pilpres, Pilkada.
