Kunspek Komisi II DPR RI Pantau Langsung Pelayanan Publik Dispendukcapil Kota Semarang, Digitalisi Harus Benar-Benar Permudah Masyarakat

Digitalisasi pelayanan publik harus benar-benar mempermudah masyarakat, bukan justru menciptakan proses berulang. Selain itu, pelayanan publik seharusnya bisa dilakukan secara online saja. Jika pun harus ada dokumen yang diambil, diharapkan cukup di tingkat desa.

Pesan itu ditegaskan Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Jawa Tengah yang berlangsung di di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Semarang, Rabu, 30 September 2026.

Continue reading “Kunspek Komisi II DPR RI Pantau Langsung Pelayanan Publik Dispendukcapil Kota Semarang, Digitalisi Harus Benar-Benar Permudah Masyarakat”

Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Riau: Pengelolaan Aset Daerah Optimal, PAD Meningkat, Rakyat Sejahtera 

Pekanbaru – Komisi II DPR  menekankan, pengelolaan aset dan sumber daya daerah dinilai tidak boleh berhenti pada persoalan administrasi maupun kepatuhan terhadap aturan sektoral.

Seluruh kebijakan dan pengelolaan kekayaan daerah pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Continue reading “Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Riau: Pengelolaan Aset Daerah Optimal, PAD Meningkat, Rakyat Sejahtera “

Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan 

Dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat, Komisi II DPR RI tekankan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan harus berjalan cepat tanpa pungutan serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memberi peringatan keras kepada seluruh instansi pelayanan publik agar tidak melakukan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun sertifikat tanah, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

Continue reading “Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan “

Komisi II DPR RI: Percepat Pengembalian TKD Untuk Pemulihan Pascabencana

Komisi II DPR RI mendesak Pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengembalian dana efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana termasuk Provinsi Sumatera Barat. 

Pengembalian TKD ini dinilai sangat krusial untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut berjalan lancar tanpa hambatan anggaran.

Continue reading “Komisi II DPR RI: Percepat Pengembalian TKD Untuk Pemulihan Pascabencana”

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Sumatera Barat: Desak Pemerintah Segera Cairkan Pengembalian Dana Transfer Daerah Sumbar ​

Provinsi Sumatera Barat termasuk satu dari tiga daerah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2026.

Sebanyak 264 orang meninggal dunia di provinsi ini dengan total kerugian dan kerusakan mencapai Rp33,5 triliun. Kerusakan terbesar dialami oleh Kabupaten Agam yang mencapai Rp10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp5,48 triliun, dan Kota Padang senilai Rp4,88 triliun.

Continue reading “Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Sumatera Barat: Desak Pemerintah Segera Cairkan Pengembalian Dana Transfer Daerah Sumbar ​”

Kunjungi Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Komisi II DPR RI Minta Pelayanan Terhadap Masyarakat Dilakukan secara Adil

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI meminta sertifikasi aset negara dan gedung-gedung di Jakarta dilakukan secara optimal serta pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan mengedepankan azas keadilan.

Continue reading “Kunjungi Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Komisi II DPR RI Minta Pelayanan Terhadap Masyarakat Dilakukan secara Adil”

Komisi II DPR R: Dorong BPN Kanwil Jateng Tingkatkan Layanan Pertanahan

Komisi II DPR RI menyoroti kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Provinsi Jawa Tengah menjelang akhir tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan bahwa perhatian utama DPR bukan sekadar pada peningkatan angka pendapatan negara, tetapi pada dampaknya terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Continue reading “Komisi II DPR R: Dorong BPN Kanwil Jateng Tingkatkan Layanan Pertanahan”

Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola dana Transfer ke Daerah (TKD)  yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mengemuka.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 tercatat 55,72%, di mana sebagian besar masih didominasi untuk belanja pegawai dan layanan dasar.

Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat”