Kunjungan Kerja

March 1, 2026March 1, 2026

Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan

Dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat, Komisi II DPR RI tekankan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan harus berjalan cepat tanpa pungutan serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memberi peringatan keras kepada seluruh instansi pelayanan publik agar tidak melakukan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun sertifikat tanah, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

February 28, 2026March 1, 2026

Komisi II DPR RI: Percepat Pengembalian TKD Untuk Pemulihan Pascabencana

Komisi II DPR RI mendesak Pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengembalian dana efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana termasuk Provinsi Sumatera Barat.

Pengembalian TKD ini dinilai sangat krusial untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut berjalan lancar tanpa hambatan anggaran.

February 21, 2026February 21, 2026

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR ke Sumatera Barat: Desak Pemerintah Segera Cairkan Pengembalian Dana Transfer Daerah Sumbar

Provinsi Sumatera Barat termasuk satu dari tiga daerah terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2026.

Sebanyak 264 orang meninggal dunia di provinsi ini dengan total kerugian dan kerusakan mencapai Rp33,5 triliun. Kerusakan terbesar dialami oleh Kabupaten Agam yang mencapai Rp10,49 triliun, disusul Kabupaten Padang Pariaman sebesar Rp5,48 triliun, dan Kota Padang senilai Rp4,88 triliun.

January 17, 2026January 17, 2026

Kunjungi Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, Komisi II DPR RI Minta Pelayanan Terhadap Masyarakat Dilakukan secara Adil

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pertanahan Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam kunjungan tersebut, Komisi II DPR RI meminta sertifikasi aset negara dan gedung-gedung di Jakarta dilakukan secara optimal serta pelayanan kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan mengedepankan azas keadilan.

December 24, 2025January 8, 2026

Komisi II DPR RI : Redistribusi Lahan Eks HGU PTPN Jangan Beratkan Rakyat

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara mencatat, sekitar 5.873 hektar hak guna usaha PT Perkebunan Nasional atau PTPN Dua, tidak diperpanjang. Luasan area yang tidak diperpanjang itu sekitar 9 persen dari total hak guna usaha atau HGU 62.161 hektar.

November 23, 2025

Komisi II DPR R: Dorong BPN Kanwil Jateng Tingkatkan Layanan Pertanahan

Komisi II DPR RI menyoroti kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Provinsi Jawa Tengah menjelang akhir tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan bahwa perhatian utama DPR bukan sekadar pada peningkatan angka pendapatan negara, tetapi pada dampaknya terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.

August 22, 2025August 22, 2025

Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mengemuka.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 tercatat 55,72%, di mana sebagian besar masih didominasi untuk belanja pegawai dan layanan dasar.

December 20, 2022December 20, 2022

Komisi VI DPR RI Lakukan Pengawasan Sejumlah Komponen UMKM di Sumatera Barat

Dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan II Tahun 2022-2023 di Sumatera Barat, Tim Komisi VI DPR RI melakukan pengawasan dengan melakukan pertemuan dengan Eselon I Kementerian BUMN, Dirut PT. Pertamina, Dirut PT. Patra Niaga, Dirut PT. PLN dan Dirut PT. Pupuk Indonesia. Hal ini terkait dengan sejumlah komponen UMKM, seperti penyaluran gas subsidi 3 kg, ketersediaan BBM, listrik desa dan subsidi pupuk untuk mendukung UMKM di Sumatera Barat dalam pemulihan pasca pandemi Covid-19.