Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Panitia Kerja Distribusi Pupuk Komisi VI DPR RI menerima aspirasi terkait permasalahan dan usulan dari Asosiasi Distributor Pupuk Indonesia, Pengecer Pupuk dan Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) terkait pasokan distribusi Pupuk Subsidi dan Non Subsidi.
Continue reading “Pembahasan mengenai Rantai Pasokan Distribusi Pupuk Subsidi dan Non Subsidi”
Komisi VI DPR RI memahami serta menerima penjelasan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) di Indonesia. Selain itu Komisi VI DPR RI juga mendukung PLN untuk mewujudkan pemerataan pelayanan kelistrikan atau penyediaan listrik di seluruh pelosok Indonesia, terutama di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
Continue reading “Komisi VI DPR RI Dukung PLN Wujudkan Pemerataan Pelayanan Listrik di Seluruh Pelosok Indonesia”
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima minta Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memasifkan edukasi kepada masyarakat terkait Standard Operational Procedure (SOP) jika terjadi bencana. Menurutnya, penting bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana penanganan kelistrikan harus dilakukan jika terjadi bencana.
Continue reading “Komisi VI DPR RI Tekankan Pentingnya Massifikasi Edukasi Kelistrikan Saat Bencana”
Komisi VI DPR RI menyetujui tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 kepada PT KAI sebesar Rp 3,2 triliun untuk penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Continue reading “Komisi VI DPR RI Setujui Tambahan PMN Rp 3,2 Triliun untuk Selesaikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung”
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta proyek pembangunan jalan tol yang dibiayai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) diharapkan dapat selesai tepat waktu. Permintaan tersebut sesuai dengan timeline pembangunan yang disampaikan oleh PT Waskita Karya kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Continue reading “Proyek Tol yang Dibiayai PMN Diharapkan Selesai Tepat Waktu”
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima berharap program Pengadaan Perumahan Rakyat harus dapat terintegrasi dengan peta jalan (road map) pembangunan infrastruktur pemerintah, sehingga, kedua hal tersebut dapat saling memberikan dukungan dan nilai tambah antara satu aset dengan aset yang lainnya.
Continue reading “Pengadaan Perumahan Rakyat Harus Terintegrasi dengan ‘Road Map’ Infrastruktur”
Komisi VI DPR RI kembali melakukan pendalaman terhadap tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).
Komisi VI DPR RI menyetujui pemberian tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 yang berasal dari cadangan investasi tahun 2022 senilai Rp17,48 triliun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Continue reading “Komisi VI DPR RI Setujui Tambahan PMN BUMN”
Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima berharap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ikut terlibat secara aktif dalam melestarikan kesenian dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang mana ada defisit akses khususnya terkait permodalan. Karena salah satu fungsi BUMN itu juga membina berbagai tradisi seni lewat UMKM nya juga.
Continue reading “BUMN Harus Terlibat Aktif Bantu Lestarikan Kesenian dan Pemodalan UMKM”