Menjadi narasumber terkait ’Proyeksi Kebijakan Penguatan Demokrasi dan Penyelenggaraan Pemilu di Masa Depan’ pada Penguatan Kapasitas Bawaslu dalam Penyelenggaraan Pengawas Pemilu yang Efektif dan Berintegritas Menuju Pemilu 2029 yang diselenggarakan Bawaslu, Kabupaten Sumbawa, 3-5 September 2025.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Sumbawa, NTB”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bengkayang, Kalbar
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengisi secara daring acara Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kab. Bengkayang, Kalimantan Barat.
Lembaga Pengawas Pemilu yang kuat adalah lembaga pengawas pemilu yang memiliki integritas dan kapasitas.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Bengkayang, Kalbar”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima Menjadi Narasumber Secara Daring di Acara Bawaslu Papua Barat terkait Penguatan Kelembagaan Lembaga Pengawas Pemilu.
1. Bawaslu di Papua Barat harus menjadi lembaga yang dipercaya oleh publik untuk menjadi lembaga yang kuat secara kelembagaan.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat”Komisi II Dorong Kemandirian Fiskal Daerah Hadapi Pemangkasan TKD
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah di tengah kebijakan pemangkasan belanja negara yang turut mengurangi alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam kunjungan kerja ke Balaikota Semarang, Jumat (22/8/2025), ia menilai Semarang bisa menjadi contoh karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah lebih besar dari dana transfer pusat.
Continue reading “Komisi II Dorong Kemandirian Fiskal Daerah Hadapi Pemangkasan TKD”Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat
Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mengemuka.
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 tercatat 55,72%, di mana sebagian besar masih didominasi untuk belanja pegawai dan layanan dasar.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat”Catatan Aspirasi Masa Reses: Kunjungan ke Kantor Bawaslu Klaten
Dalam kunjungan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten Bawaslu Klaten mengatakan banyak mengisi masa sela pengawasan dengan menggiatkan edukasi demokrasi, termasuk program ‘Bawaslu Mengajar’ di sejumlah sekolah dan kampus di Klaten.
Continue reading “Catatan Aspirasi Masa Reses: Kunjungan ke Kantor Bawaslu Klaten”Pemanfaatan Tanah Harus Jelas Dasar Hukumnya, Kelola Tanah untuk Kepentingan Rakyat!
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengkritisi rencana pemerintah untuk mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun.
Continue reading “Pemanfaatan Tanah Harus Jelas Dasar Hukumnya, Kelola Tanah untuk Kepentingan Rakyat!”Catatan Aspirasi Masa Reses: Berkunjung ke Kantor Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo
Bertemu Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo Joko Pitoyo Cahyono.
Mendengar banyak pengaduan warga ke polisi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah yang diperoleh melalui jual beli kapling dengan bukti hanya kuitansi pembayaran dan surat perjanjian bawah tangan (tidak notariil).
Continue reading “Catatan Aspirasi Masa Reses: Berkunjung ke Kantor Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo”Di Balik Penundaan IKN: Ujian Keadilan, Ujian Keberanian
Di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), muncul pertanyaan penting: apakah penundaan ini tanda kemunduran, atau justru bentuk kebijaksanaan?
Continue reading “Di Balik Penundaan IKN: Ujian Keadilan, Ujian Keberanian”Catatan Aspirasi Masa Reses: Berkunjung ke KPU Boyolali
Dalam kunjugan ke KPU Boyolali, KPU Boyolali memaparkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).
Jika pada Pemilu 2024 terdapat 1.592 TPS di Boyolali, pada Pemilu 2029 diprediksi akan menambah 165 TPS baru untuk mengantisipasi penambahan jumlah pemilih baru.
Continue reading “Catatan Aspirasi Masa Reses: Berkunjung ke KPU Boyolali”