Dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat, Komisi II DPR RI tekankan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan harus berjalan cepat tanpa pungutan serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.
Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memberi peringatan keras kepada seluruh instansi pelayanan publik agar tidak melakukan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun sertifikat tanah, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.
Continue reading “Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan “
