Kunker Reses Komisi II DPR RI:  Kawal Legalisasi Aset Tempat Ibadah Tanpa Biaya, Bali Jadi Model Nasional

Denpasar – Keberhasilan sertifikasi massal tahap pertama terhadap 62 tanah pura di Bali dapat menjadi rujukan tolok ukur (pilot project) percepatan legalisasi aset keagamaan secara nasional. Sertifikasi tempat ibadah dinilai krusial guna menutup celah sengketa dan mencegah potensi gugatan hukum dari ahli waris pemberi lahan di masa mendatang.

Pesan penting itu disampaikan Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026 ke Provinsi Bali, yang berlangsung di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Panjer, Denpasar, Rabu, 22 Juli 2026.

Continue reading “Kunker Reses Komisi II DPR RI:  Kawal Legalisasi Aset Tempat Ibadah Tanpa Biaya, Bali Jadi Model Nasional”

Perjuangkan Perlindungan, Status, dan Keberlanjutan PPPK di Tengah Ancaman PHK sebagai Dampak UU No 1/2022

Pada Rapat Kerja dengan Kementerian PANRB dan BKN, Selasa 31 Maret 2026 mempertanyakan langkah konkret pemerintah terhadap nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang sudah direkrut agar tidak menjadi korban kebijakan fiskal daerah.

Continue reading “Perjuangkan Perlindungan, Status, dan Keberlanjutan PPPK di Tengah Ancaman PHK sebagai Dampak UU No 1/2022”

Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan 

Dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat, Komisi II DPR RI tekankan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan harus berjalan cepat tanpa pungutan serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memberi peringatan keras kepada seluruh instansi pelayanan publik agar tidak melakukan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun sertifikat tanah, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

Continue reading “Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan “

Kunker Spesifik Komisi II DPR RI ke Bank Banten Serang

Komisi II DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Banten pada Rabu, 28/01/2026, dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai entitas usaha yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kunjungan ini dilaksanakan pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.

Continue reading “Kunker Spesifik Komisi II DPR RI ke Bank Banten Serang”

Kunjungan Kerja Reses ke Sumatra Utara, Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Akselerasi Layanan Digitalisasi Pertanahan

Deli Serdang – Untuk meningkatkan efektivitas dan kecepatan layanan masalah pertanahan yang langsung memberi manfaat kepada masyarakat, Komisi II DPR mendorong akselerasi layanan digitalisasi pertanahan.

Apalagi, digitalisasi pertanahan merupakan program prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) bersama Komisi II DPR RI untuk diterapkan di seluruh kantor wilayah dan kantor pertanahan se-Indonesia.

Continue reading “Kunjungan Kerja Reses ke Sumatra Utara, Komisi II DPR Tekankan Pentingnya Akselerasi Layanan Digitalisasi Pertanahan”