Tag: Komisi 2 DPR RI

Posted on

Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Kabupaten Tangerang Bahas LSD: Dorong Penyelesaian Lintas Sektor, Perhitungkan Perlindungan Lahan Pertanian dan Kebutuhan Perkembangan Ekonomi Daerah Secara Cermat

Tangerang – Secara nasional, Lahan Sawah Dilindungi (LSD) telah mencapai target, yakni 87,5 persen, namun kondisi di Kabupaten Tangerang menghadapi tantangan tersendiri, mengingat wilayah berpenduduk 3,4 juta jiwa ini sebelumnya ditetapkan sebagai kawasan pengembangan untuk perumahan dan industri.

Melihat kondisi ini, Komisi II DPR RI mendorong penyelesaian lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, dalam mencari solusi terhadap lahan yang telah memiliki perizinan serta mengidentifikasi wilayah lain yang berpotensi menambah luasan lahan sawah yang dilindungi.

Continue reading “Kunker Spesifik Komisi II DPR RI di Kabupaten Tangerang Bahas LSD: Dorong Penyelesaian Lintas Sektor, Perhitungkan Perlindungan Lahan Pertanian dan Kebutuhan Perkembangan Ekonomi Daerah Secara Cermat”
Posted on

Kunker Spesifik Pengawasan BUMD, Komisi II DPR RI Soroti Tantangan Bank Jateng Gerakkan Ekonomi Lokal

Komisi II DPR RI menyoroti pentingnya desentralisasi fiskal, salah satunya dengan penguatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sektor perbankan.  

Eksistensi bank daerah harus dikuatkan, tak hanya mencari keuntungan tapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal.

Continue reading “Kunker Spesifik Pengawasan BUMD, Komisi II DPR RI Soroti Tantangan Bank Jateng Gerakkan Ekonomi Lokal”
Posted on

Komisi II DPR R: Dorong BPN Kanwil Jateng Tingkatkan Layanan Pertanahan

Komisi II DPR RI menyoroti kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Provinsi Jawa Tengah menjelang akhir tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan bahwa perhatian utama DPR bukan sekadar pada peningkatan angka pendapatan negara, tetapi pada dampaknya terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Continue reading “Komisi II DPR R: Dorong BPN Kanwil Jateng Tingkatkan Layanan Pertanahan”
Posted on

Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan

Komisi II DPR RI menyoroti turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyajarta.

Namun, meski PNBP Sektor Pertanahan di DIY turun, Komisi II DPR RI menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan jangan jadi tempat untuk meningkatkan pendapatan.

Continue reading “Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan”
Posted on

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya

Saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi via daring dengan rekan-rekan Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil, organisasi adat, dan gerakan mahasiswa di Papua Barat Daya, membahas penguatan pengawasan kelembagaan Bawaslu RI

Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya ini bertema ’Refleksi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Lebih Berkualitas’.

Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya”
Posted on

Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat

Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola dana Transfer ke Daerah (TKD)  yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mengemuka.

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 tercatat 55,72%, di mana sebagian besar masih didominasi untuk belanja pegawai dan layanan dasar.

Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat”