Komisi II DPR RI Berkomitmen Kawal Isu Pertanahan dan Tata Ruang

Sepanjang akhir tahun 2024, Komisi II DPR RI juga telah menerima pengaduan masyarakat sejumlah 495 pengaduan yang terdiri dari 4 (empat) klaster, yakni pengaduan masyarakat bidang kepemiluan sebanyak 201 aduan masyarakat, bidang pertanahan dan tata ruang sebanyak 120 aduan masyarakat, bidang ASN dan honorer sebanyak 114 aduan masyarakat, bidang otonomi daerah sebanyak 60 aduan masyarakat.

Continue reading “Komisi II DPR RI Berkomitmen Kawal Isu Pertanahan dan Tata Ruang”

Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan: Pentingnya Pendidikan Pascapemilih

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menjadi narasumber dalam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di daerah pemilihan Jawa Tengah V, 23 November 2024.

Setelah pemilu selesai, pemimpin yang terpilih akan memulai masa jabatannya untuk menjalankan visi, misi, dan program yang telah dijanjikan. Di sinilah pentingnya pendidikan pascapemilih, bahwa partisipasi pemilih tidak berhenti saat pemilu; masyarakat perlu terus mengawal pemerintahan melalui pendidikan berkelanjutan tentang hak, kewajiban dan peran mereka demi menjaga demokrasi dan akuntabilitas pemimpin terpilih.

Continue reading “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan: Pentingnya Pendidikan Pascapemilih”

Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan DKPP: Pastikan Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024

Terhadap adanya indikasi maraknya permasalahan netralitas penjabat kepala daerah dalam proses dukung-mendukung pasangan calon kepala daerah, Komisi II DPR RI meminta Menteri Dalam Negeri memberi sanksi tegas sesuai disiplin ASN.

Continue reading “Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu dan DKPP: Pastikan Netralitas ASN di Pilkada Serentak 2024”

Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB dan Rapat Dengar Pendapat dengan BKN, LAN, ANRI dan Ombudsman RI

Dampak pemisahan kementerian, Komisi II tangani cepat persoalan reformasi birokrasi ASN. Satu hal yang butuh penanganan yang cepat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) terkait penataan Aparatur Sipil Negara (ASN). Khususnya yang berada di beberapa kementerian yang mengalami pemisahan alias kementerian baru.

Continue reading “Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri PAN RB dan Rapat Dengar Pendapat dengan BKN, LAN, ANRI dan Ombudsman RI”