Sepanjang akhir tahun 2024, Komisi II DPR RI juga telah menerima pengaduan masyarakat sejumlah 495 pengaduan yang terdiri dari 4 (empat) klaster, yakni pengaduan masyarakat bidang kepemiluan sebanyak 201 aduan masyarakat, bidang pertanahan dan tata ruang sebanyak 120 aduan masyarakat, bidang ASN dan honorer sebanyak 114 aduan masyarakat, bidang otonomi daerah sebanyak 60 aduan masyarakat.
Untuk itu, pada tahun 2025, Komisi II DPR RI akan fokus dalam berbagai hal, di antaranya penyelesaian honorer menjadi ASN, pelaksanaan sistem merit bagi ASN, penataan hukum pertanahan dan tata ruang di Indonesia, hingga evaluasi pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Komisi II DPR RI Periode 2024-2029 telah menjalankan tugas dengan dedikasi tinggi meskipun baru berjalan kurang lebih tiga bulan di awal periode. Selama kurun waktu 2024, berbagai hal menjadi fokus utama dalam pelaksanaan, baik secara fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran.
Komisi II DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu pertanahan dan tata ruang. Fokusnya, menurut Wakil Ketua Komisi II Aria Bima, adalah kepada konflik pertanahan dan tata ruang yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.