Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyatakan bahwa tidak ada Keputusan Penundaan Pengangkatan CPNS.
Kementerian PAN-RB salah menafsirkan kesimpulan rapat dengan Komisi II DPR RI.
Continue reading “Kementerian PAN-RB Salah Tafsir Kesimpulan Rapat dengan Komisi II DPR RI”
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dianggap salah menafsirkan kesimpulan rapat dengan Komisi II DPR.
Dalam rapat, tidak ada keputusan Komisi II DPR dan Kemenpan dan RB bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.
Continue reading “Kemenpan RB Salah Tafsir, DPR: Tidak Ada Keputusan Penundaan Pengangkatan CPNS”
Pimpinan Komisi II DPR RI bertemu Badan Legislatif DPR membahas 10 RUU Kabupaten / Kota.
Sepuluh RUU itu yakni empat di Provinsi Sulawesi Utara: RUU Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe, Minahasa, Kota Manado; dua di Provinsi Gorontalo: RUU Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo; serta empat di Provinsi Sulawesi Tenggara: RUU Kabupaten Buton, Kolaka, Konawe dan Muna.
Continue reading “Komisi II DPR RI – Baleg DPR Bahas 10 RUU Kabupaten/Kota”
Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menyepakati pelantikan kepala daerah hasil Pemilu Serentak 2024 yang tidak menghadapi sengketa akan dilaksanakan pada awal Februari 2025.
Continue reading “Komisi II dan Mitra Kerja Sepakati Pelantikan Kepala Daerah di Awal Februari 2025”
Sepanjang akhir tahun 2024, Komisi II DPR RI juga telah menerima pengaduan masyarakat sejumlah 495 pengaduan yang terdiri dari 4 (empat) klaster, yakni pengaduan masyarakat bidang kepemiluan sebanyak 201 aduan masyarakat, bidang pertanahan dan tata ruang sebanyak 120 aduan masyarakat, bidang ASN dan honorer sebanyak 114 aduan masyarakat, bidang otonomi daerah sebanyak 60 aduan masyarakat.
Continue reading “Komisi II DPR RI Berkomitmen Kawal Isu Pertanahan dan Tata Ruang”
Semoga Kementerian Agraria Tata Ruang – Badan Pertanahan Nasional di bawah pimpinan yang baru dengan kompetensi dan integritasnya mampu menyelesaikan persoalan agraria lima tahun ke depan.
Continue reading “Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN: Selesaikan Persoalan Pertanahan ke Depan”