Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan 

Dalam tahap pemulihan pasca bencana di Sumatera Barat, Komisi II DPR RI tekankan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan harus berjalan cepat tanpa pungutan serta memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik.

Sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI, memberi peringatan keras kepada seluruh instansi pelayanan publik agar tidak melakukan pungli dalam pengurusan dokumen kependudukan maupun sertifikat tanah, khususnya bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam.

Continue reading “Komisi II DPR RI Tekankan Dorong Pelayanan Publik Tanpa Pungutan “

Komisi II DPR RI: Percepat Pengembalian TKD Untuk Pemulihan Pascabencana

Komisi II DPR RI mendesak Pemerintah segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengembalian dana efisiensi Transfer Ke Daerah (TKD) bagi tiga provinsi di Sumatera yang terdampak bencana termasuk Provinsi Sumatera Barat. 

Pengembalian TKD ini dinilai sangat krusial untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah tersebut berjalan lancar tanpa hambatan anggaran.

Continue reading “Komisi II DPR RI: Percepat Pengembalian TKD Untuk Pemulihan Pascabencana”

Komisi II DPR RI Dengar Masukan Desain dan Permasalahan Pemilu

Menjalankan amanat untuk merancang desain dan sistem Pemilu mendatang, Komisi II DPR RI mulai mengundang pakar dan pegiat kepemiluan.

Putaran pertama Rapat Dengar Pendapat Umum terkait masukan kepemiluan mengundang RDPU mengundang Kepala Departemen Politik dan Sosial CSIS Arya Fernandes dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) UI yang dipimpin Direkturnya, Hurriyah.

Continue reading “Komisi II DPR RI Dengar Masukan Desain dan Permasalahan Pemilu”

Komisi II DPR R: Dorong BPN Kanwil Jateng Tingkatkan Layanan Pertanahan

Komisi II DPR RI menyoroti kinerja Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di Provinsi Jawa Tengah menjelang akhir tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan bahwa perhatian utama DPR bukan sekadar pada peningkatan angka pendapatan negara, tetapi pada dampaknya terhadap kualitas layanan yang diterima masyarakat.

Continue reading “Komisi II DPR R: Dorong BPN Kanwil Jateng Tingkatkan Layanan Pertanahan”

Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dan Makan Siang Bersama Siswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Ada yang istimewa dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini.

Tak hanya membahas masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan, belasan anggota Komisi II DPR RI juga ikut makan siang bersama siswa Sekola Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

Continue reading “Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dan Makan Siang Bersama Siswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional”

Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone

Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Kepulauan Riau, yang meliputi Batam, Bintan, dan Karimun.  

Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin, 29 September 2025.

Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone”