Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Dalam kurun waktu lama, Nahdlatul Ulama konsisten menjaga dan membina kerukunan masyarakat Indonesia dengan secara moderat, seimbang dan toleran.
Untuk itu, dalam harlah ke-95 tahun ini, tentu rasa syukur disampaikan serta harapan dikembangkan untuk menghadapi dinamika problematika dalam masyarakat yang kian beragam. Kita terus bersama Nahdlatul Ulama membangun kebersamaan.
#PDI Perjuangan
Tentang kebebasan media. Dalam praktik politik dan penyelenggaraan negara modern dikenal adanya empat pilar penyangga demokrasi (four estates of democracy), yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan kebebasan pers. Tiga pilar pertama adalah penyelenggara negara, sedang pilar keempat (the fourth estate) adalah kebebasan pers (freedom of the press) yang menjalankan fungsi kontrol terhadap tiga pilar lainnya selaku penyelenggara negara. Kredo tentang empat pilar penyangga demokrasi, tampaknya harus dikaji ulang karena pers dan media siaran kini bukan lagi gate keeper yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengendalikan arus informasi seiring dengan dengan revolusi teknologi komunikasi dan informatika.
Semboyan Kerja, kerja, kerja! Lapangan kerja, Indonesia Butuh Kerja. Itulah tanda pagar atau hashtag penyemangat dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR RI. Semboyan itu merupakan upaya pencapaian Visi Indonesia 2045 yang dikumandangkan Presiden Joko Widodo dalam kapsul waktu yang disimpan dalam monumen di Merauke setelah diarak keliling Indonesia mulai dari Sabang hingga disimpan di Merauke untuk dibuka pada peringatan Kemerdekaan Indonesia ke 100 pada 2045 kelak.
Sebagai anggota Fraksi PDI Perjuangan, saya sering ditugasi untuk menyuarakan kepentingan partai dalam komunikasi publik melalui debat publik, pemakalah seminar dan lokakarya, maupun narasumber dalam talkshow yang diselenggarakan media. Dalam komunikasi publik atau komunikasi massa, kemampuan menyampaikan pesan secara verbal melalui kemampuan berbahasa dengan baik, serta yang bersifat nonverbal, seperti sikap, gesture, mimik dan ekspresi wajah menjadi faktor yang menentukan, apakah khalayak dapat menangkap pesan dengan baik atau tidak.
Pasca Pemilu 2019, saya memasuki periode pengabdian yang keempat sebagai anggota DPR RI. Selama 16 tahun bertugas sebagai wakil rakyat, saya sangat merasakan bagiamana pentingnya kepemilikan kemampuan berkomunikasi bagi seorang anggota Dewan. Kemampuan berkomunikasi demikian penting karena sebagaian besar moda bekerja seorang wakil rakyat adalah berbicara, sesuai denga nasal kata parlemen dalam Bahasa Yunani, yakni parle’, artinya bicara. Berbicara adalah inti dari komunikasi, yakni menyampaikan dan menerima pesan, melaporkarkan hasil kerja kepada konstituen, serta menyerap aspirasi masyarakat, pada hakikatnya adalah bentuk-bentuk komunikasi – baik yang bersifat verbal, maupun nonverbal.
Untuk menunaikan tugas konstitusional DPR RI yaitu fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke di Provinsi Banten, 25-27 Januari 2021 bertemu Direksi PT Pupuk Indonesia, Direksi PT Pupuk Kujang Cikampek dan Pejabat Eselon Kementerian Perdagangan.
Resume Artikel Dinna Wisnu. 2019. Demokrasi dan Tantangannya, dalam Dinna Wisnu. 2019.
Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi Abad ke 21 Refleksi dari Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2018. Jakarta : Friedrich Ebert Stiftung
Overview
Artikel berjudul Demokrasi dan Tantangannya karya Dinna Wisnu – yang sekaligus editor buku Populisme, Politik Identitas dan Erosi Demokrasi di Abad Ke 21 Refleksi dari Forum Masyarakat Sipil dan Media Bali 2018 – merupakan semacam kunci pembuka bagi tulisan-tulisan berikutnya dalam buku bunga rampai yang merupakan refleksi dari pertemuan Forum Demokrasi Bali (Bali Demokrasi Forum) yang diperluas bagi pemerintah dari negara-negara pesertanya saja, tetapi juga mengikutsertakan kalangan masyarakat sipil dan media. Forum Demokrasi Bali adalah prakarsa Indonesia dalam rangka membangun dialog komprehensif di antara negara-negara dan masyarakat tentang demokrasi demi perkembangan demokrasi yang lebih baik bagi generasi masa depan pada saat akhir termin pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau tetaptanya pada 2018. Menteri Luar Negeri saat itu dijabat oleh Nur Hasan Wirayudha. Pada termin kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program BDF terus dilanjutkan sebagai program tahunan di bawah Menteri luar Negeri Marty Natalegawa.
Bagi seorang politisi dan anggota DPR RI seperti saya, harta sejati bukan pada emas dan perak, tapi harta sejati ada di olahraga.
Dengan rutin bermain bulutangkis, saya bisa selalu sehat.Mari berolahraga, tetap jaga jarak, jaga imunitas dengan makan mengandung vitamin, berjemur, dan tentunya tak lupa memakai masker…
Salam Olahraga!
Selamat Ulang Tahun Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarnoputri
Sehat selalu dan terus menginspirasi kami semua…
Teori Disonansi Koognitif
Teori Disonansi Kognitif dikembangkan oleh Leon Festinger (1957). Teori ini membahas hubungan antara tingkah laku (behavior) dan dan kognitif (cognitive). Banyak digunakan sebagai alat bantu analisis pada penelitian tentang perilaku pada disiplin ilmu psikologi dan ilmu komunikasi
Pengertian Disonansi Kognitif
Terminologi disonansi kognitif menurut Festinger adalah terjadinya kesenjangan (diskrepansi) antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten yang berimbas pada terjadinya efek tidak nyaman secara psikologis. Disonansi kognitif mengakibatkan terjadinya kondisi tidak nyaman yang disebabkan adanya dua informasi dalam kognisi yang tidak bersesuaian atau tidak konsisten antara yang satu dengan lainnya.
