Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Refleksi Tahun Baru 2026 oleh Aria Bima menegaskan pentingnya kehadiran negara di saat paling dibutuhkan, terutama ketika rakyat menghadapi bencana dan krisis.
Pidato ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat tata kelola, mempercepat pelayanan publik, serta memastikan negara hadir secara nyata, adil, dan manusiawi.
Continue reading “Refleksi Awal Tahun 2026: Menjaga Kehadiran Negara di Saat Paling Dibutuhkan”
Kodifikasi hukum kepemiluan merupakan komitmen nasional dalam RPJPN 2025-2045 untuk mengatasi ketidakpastian aturan dan pergeseran pilkada yang berulang kali terjadi antara ranah pemilu dan otonomi daerah.
Melalui langkah rekodifikasi, yaitu menyatukan UU Pemilu dan UU Pilkada ke dalam satu kerangka hukum yang utuh, negara bertujuan untuk menciptakan stabilitas tugas penyelenggara, meminimalisir ekses negatif seperti politik uang, menyelaraskan undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, serta mewujudkan ritme pemilu yang lebih baik.
Continue reading “Menyatukan Ruang Demokrasi: Kodifikasi Kepemiluan dan Fondasi Baru Masa Depan Politik Kita”
Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Suara rakyat membutuhkan kepastian arah agar benar-benar kembali hadir sebagai keputusan yang mencerminkan kehendak publik.
Dalam video ini kita membahas urgensi kodifikasi aturan kepemiluan, penyatuan payung hukum agar perjalanan suara rakyat tidak terputus dan kepercayaan publik kembali terjaga.
Continue reading “Merawat Jalan Sunyi Demokrasi, Kodifikasi RUU Pemilu dan Masa Depan Kedaulatan Rakyat”
Di tengah hiruk pikuk Kota Surakarta, berdiri sebuah ruang sunyi yang menyimpan napas kebijaksanaan.
Museum Radya Pustaka bukan sekadar bangunan tua, ia adalah cermin bangsa, tempat ingatan beristirahat dan ilmu pengetahuan dijaga agar tak hilang ditelan zaman.
Continue reading “Radya Pustaka: Cermin Ingatan, Cahaya Peradaban”
Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 menjadi Rp. 650 triliun, turun drastis dari Rp. 919,9 triliun tahun sebelumnya.
Angka ini bukan sekadar statistik, tapi cermin dari arah kebijakan, keseimbangan fiskal, dan tantangan nyata di lapangan.
Continue reading “Transfer ke Daerah Dipangkas; Efisiensi atau Risiko Baru?”
Kebijakan pelat nomor kendaraan di Sumatera Utara semestinya memperkuat kemandirian daerah, bukan menimbulkan sekat antarwilayah.
Dalam video ini, kita bahas bagaimana aturan bisa ditegakkan tanpa menghapus rasa persaudaraan dan keadilan.
Continue reading “Plat Nomor dan Persaudaraan Antar Daerah; Persaudaraan Antar Daerah Tak Boleh Terganjal Plat Nomor”
Ada suara yang datang dari desa dan pesisir negeri ini, suara petani dan nelayan yang kesulitan mengisi bahan bakar untuk traktor dan kapal mereka.
Padahal, sektor pertanian dan perikanan adalah penerima hak BBM bersubsidi yang seharusnya dilindungi. Masalahnya bukan pada aturan, tetapi pada pelaksanaan di lapangan.
Continue reading “Subsidi Bukan Sekadar Angka, tapi Nadi yang Menghidupi”
Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia adalah kisah perjalanan panjang bangsa ini dari bayi republik yang rapuh, pergolakan demokrasi, stabilitas yang mengikat, hingga era reformasi yang masih mencari bentuk sejatinya.
Continue reading “Refleksi 80 Tahun Kemerdekaan: Jalan Panjang Menuju Indonesia Emas”
Sebuah monolog tajam dan emosional menyoroti peristiwa di Pati, Ambarawa, dan sejumlah daerah lain terkait kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan hingga 400%.
Dari suara rakyat di media sosial, solidaritas ibu-ibu di dapur aksi, hingga kritik terhadap kepemimpinan yang abai pada dialog, semua terangkum dalam pesan bahwa kebijakan publik adalah amanah, bukan panggung arogansi.
Continue reading “Api Perubahan dari Pati : Pelajaran tentang Kuasa, Amanah, dan Suara Rakyat”
Reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi sertifikat.
Ia adalah perjuangan panjang mewujudkan keadilan sosial, memastikan tanah kembali menjadi sumber kehidupan, bukan sumber konflik.
Continue reading “Reforma Agraria, Perjuangan Panjang Wujudkan Keadilan Sosial”