Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Ada sebuah kota yang tidak pernah benar-benar berhenti ketika malam datang. Ia tidak mati, ia hanya berganti wajah.
Sebelum dunia mengenal toko-toko modern yang terjaga 24 jam, Solo sudah punya caranya sendiri untuk merawat kehidupan sepanjang waktu. Melalui kebiasaan cagak lek (penahan kantuk), masyarakat Solo menciptakan sebuah ruang sederhana yang menjaga manusia tetap hangat yaitu Wedangan.
Continue reading “Wedangan dan Waktu yang Tak Pernah Tergesa”
Setiap hari kita berinteraksi dengan negara lewat KTP, puskesmas, hingga perizinan usaha di tingkat kabupaten/kota.
Namun, pernahkah kita bertanya: seberapa besar sebenarnya ruang bagi daerah untuk mengambil keputusan bagi rakyatnya sendiri?
Continue reading “Tarik Menarik Desentralisasi, Siapa Sebenarnya Mengendalikan Daerah?”
Tragedi di Bekasi Timur bukan sekadar kecelakaan.
Ini adalah alarm keras bahwa keselamatan rakyat tidak boleh kalah oleh pembiaran, lemahnya tata ruang, dan lambannya penanganan lintas lembaga.
Continue reading “Duka Kecelakaan KA, Hentikan Pembiaran, Tegakkan Tata Ruang”
Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai.
Kalimat sederhana dari lagu lawas itu terasa semakin nyata hari ini. Di tengah kemajuan teknologi yang mampu menghancurkan dari jarak ribuan kilometer, kita dihadapkan pada pertanyaan besar: apakah kita semakin bijak, atau hanya semakin mampu menghancurkan?
Continue reading “Perang Menguji Kekuatan, Damai Menguji Kemanusiaan”
Harga minyak dunia sedang mengalami gejolak tajam, bahkan Brent sempat menembus angka di atas US$119 per barel pada Maret 2026.
Merespons hal tersebut, pemerintah tengah mengkaji skema kerja fleksibel (WFH) 1 hari dalam seminggu bagi ASN, Pemda, hingga sektor swasta sebagai langkah penghematan BBM harian.
Continue reading “Harga Minyak Dunia Melonjak: Apakah WFH Jadi Solusi yang Tepat?”
Refleksi Tahun Baru 2026 oleh Aria Bima menegaskan pentingnya kehadiran negara di saat paling dibutuhkan, terutama ketika rakyat menghadapi bencana dan krisis.
Pidato ini mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat tata kelola, mempercepat pelayanan publik, serta memastikan negara hadir secara nyata, adil, dan manusiawi.
Continue reading “Refleksi Awal Tahun 2026: Menjaga Kehadiran Negara di Saat Paling Dibutuhkan”
Kodifikasi hukum kepemiluan merupakan komitmen nasional dalam RPJPN 2025-2045 untuk mengatasi ketidakpastian aturan dan pergeseran pilkada yang berulang kali terjadi antara ranah pemilu dan otonomi daerah.
Melalui langkah rekodifikasi, yaitu menyatukan UU Pemilu dan UU Pilkada ke dalam satu kerangka hukum yang utuh, negara bertujuan untuk menciptakan stabilitas tugas penyelenggara, meminimalisir ekses negatif seperti politik uang, menyelaraskan undang-undang dengan putusan Mahkamah Konstitusi terbaru, serta mewujudkan ritme pemilu yang lebih baik.
Continue reading “Menyatukan Ruang Demokrasi: Kodifikasi Kepemiluan dan Fondasi Baru Masa Depan Politik Kita”
Demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Suara rakyat membutuhkan kepastian arah agar benar-benar kembali hadir sebagai keputusan yang mencerminkan kehendak publik.
Dalam video ini kita membahas urgensi kodifikasi aturan kepemiluan, penyatuan payung hukum agar perjalanan suara rakyat tidak terputus dan kepercayaan publik kembali terjaga.
Continue reading “Merawat Jalan Sunyi Demokrasi, Kodifikasi RUU Pemilu dan Masa Depan Kedaulatan Rakyat”
Di tengah hiruk pikuk Kota Surakarta, berdiri sebuah ruang sunyi yang menyimpan napas kebijaksanaan.
Museum Radya Pustaka bukan sekadar bangunan tua, ia adalah cermin bangsa, tempat ingatan beristirahat dan ilmu pengetahuan dijaga agar tak hilang ditelan zaman.
Continue reading “Radya Pustaka: Cermin Ingatan, Cahaya Peradaban”
Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 menjadi Rp. 650 triliun, turun drastis dari Rp. 919,9 triliun tahun sebelumnya.
Angka ini bukan sekadar statistik, tapi cermin dari arah kebijakan, keseimbangan fiskal, dan tantangan nyata di lapangan.
Continue reading “Transfer ke Daerah Dipangkas; Efisiensi atau Risiko Baru?”