Komisi II DPR RI menegaskan perlunya terobosan baru berupa pembentukan wadah penyelarasan data (clearing house) guna mengatasi ketidaksinkronan dara antar-instansi dalam penentuan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan tata ruang di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait pengawasan LSD, LP2B serta persoalan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, 22 Mei 2026.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik ke Karanganyar, Komisi II DPR RI Inisiasi Pembentukan ‘Clearing House’ Data LSD dan LP2B”