Sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI bersama Ketua DKPP, Heddy Lugito, hadir sebagai pembicara dalam diskusi tentang Penguatan Sinergitas Mitra kerja yang diadakan oleh Bawaslu Boyolali, 14 Oktober 2025.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Manggarai, NTT
Menjadi narasumber secara daring dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai di Aula Hotel Revayah, Ruteng, NTT.
Sebagai Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menegaskan, Bawaslu tidak hanya bertugas pada saat tahapan pemilu.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Manggarai, NTT”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bolaang Mongondow, Sulut
Menjadi narasumber kegiatan diskusi publik bertajuk Fasilitasi Pembinaan dan Penguatan Kelembagaa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara, yang digelar di Hotel Efthree, Kotamobagu.
Kegiatan ini mengangkat tema ‘Menguatkan Bawaslu sebagai Pilar Mewujudkan Demokrasi yang Berintegritas di Kabupaten Bolaang Mongondow’.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Bolaang Mongondow, Sulut”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Manggarai Barat, NTT
Menjadi salah satu narasumber dalam Rapat Koordinasi Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat yang berlangsung di Zasgo Hotel Labuan Bajo, Senin, 13 Oktober 2025.
Menegaskan bahwa Komisi II DPR RI berkomitmen memperkuat peran dari Badan Pengawas Pemilihan Umum terutama berkaitan dengan pengawasan partisipatif.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Manggarai Barat, NTT”Komisi II DPR RI : Pembagian Lahan Plasma Harus Adil Dan Tepat Sasaran
Dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan, pembagian lahan plasma kepada masyarakat lokal harus diatur secara jelas.
Continue reading “Komisi II DPR RI : Pembagian Lahan Plasma Harus Adil Dan Tepat Sasaran”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Manado, Sulawesi Utara
Hari ini menjadi narasumber dalam kegiatan ‘Penguatan Kelembagaan Sinergitas Bawaslu bersama Pemangku Kepentingan dalam Memperkuat Demokrasi di Kota Manado’.
Terima kasih untuk Ketua Bawaslu Kota Manado Brilliant Johanes Maengko dan dua anggotanya Heard Runtuwene serta Abdul Gafur Subaer.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Manado, Sulawesi Utara”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur
Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Nganjuk Jawa Timur.
Menegaskan bahwa Bawaslu RI bukan sekadar lembaga negara. Bawaslu adalah benteng demokrasi untuk menjaga demokrasi yang kita jalankan. Kata ’luber’ dan ’jurdil’ sudah sangat biasa kita sebut dan bicarakan, tapi bagaimana ’luber’ dan ’jurdil’ bisa terlaksana, ternyata untuk dilaksanakan di setiap kampanye bukan hal yang mudah.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Pamekasan Jawa Timur.
Saya meminta kepada jajaran pengawas Bawaslu untuk merespon sekecil apapun aduan dari masyarakat, karena hal itu berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran dan eksistensi Bawaslu.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur”Plat Nomor dan Persaudaraan Antar Daerah; Persaudaraan Antar Daerah Tak Boleh Terganjal Plat Nomor
Kebijakan pelat nomor kendaraan di Sumatera Utara semestinya memperkuat kemandirian daerah, bukan menimbulkan sekat antarwilayah.
Dalam video ini, kita bahas bagaimana aturan bisa ditegakkan tanpa menghapus rasa persaudaraan dan keadilan.
Continue reading “Plat Nomor dan Persaudaraan Antar Daerah; Persaudaraan Antar Daerah Tak Boleh Terganjal Plat Nomor”Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan
Komisi II DPR RI menyoroti turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyajarta.
Namun, meski PNBP Sektor Pertanahan di DIY turun, Komisi II DPR RI menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan jangan jadi tempat untuk meningkatkan pendapatan.
Continue reading “Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan”