Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Nganjuk Jawa Timur.
Menegaskan bahwa Bawaslu RI bukan sekadar lembaga negara. Bawaslu adalah benteng demokrasi untuk menjaga demokrasi yang kita jalankan. Kata ’luber’ dan ’jurdil’ sudah sangat biasa kita sebut dan bicarakan, tapi bagaimana ’luber’ dan ’jurdil’ bisa terlaksana, ternyata untuk dilaksanakan di setiap kampanye bukan hal yang mudah.
Pemilu dan Pilkada adalah momentum penting untuk mewujudkan kesejahteraan demokrasi bangsa kita. Masyarakat harus terlibat aktif.
Dalam unjuk rasa ke DPR akhir Agustus lalu, terasa sekali bahwa perilaku dan citra dewan saat ini sudah sampai titik nadir, bahkan sampai dipanggil sebagai ’karyawan rakyat’. Saya tidak menyalahkan kritik-kritik, asal solutif dan memberi masukan konstruktif.
Namun, anggota dewan yang dikritisi itu kan juga maju ke Senayan dengan partisipasi masyarakat yang bukan tiba-tiba ada, tidak akan tumbuh dengan sendirinya. Suara mereka juga tidak sedikit.
Untuk itulah kunci partisipasi publik adalah Bawaslu yang dipercaya oleh rakyat. Kepercayaan publik pada Bawaslu akan lahir dari yang namanya integritas dan kapasitas. Tanpa dua hal itu tak akan melahirkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk mengawasi.
Pengawasan harus berlangsung dua arah. Pertama, pengawasan dari lembaga resmi yang sudah kita atur penguataannya nanti pada revisi UU Pemilu, bahwa Bawaslu harus semakin bertaring.
Kedua, partisipasi aktif warga sangat penting, karena rakyat lah pemilik kedaulatan. Tanpa partisipasi warga, saya tak yakin dari pemilu ke pemilu akan berjalan ke arah perbaikan.
Kinerja Bawaslu diharapkan mampu meneruskan keinginan masyarakat mewujudkan Pemilu yang punya harapan. Kalau itu terjadi, maka kelembagaan permanen Bawaslu tak boleh dipertanyakan lagi.
Dengan Bawaslu permanen, Bawaslu sebagai lembaga pengawas akan berdampak pada peningkatan cara kita berdemokrasi. Maka, kualitas kita berdemokrasi akan terjaga, pengawasan kita berdemokrasi semakin matang. Ada keterlibatan publik dan rakyat semakin berdaulat. Bukan daulat sembako, atau daulat pemilik modal.
Mari kita bangun partisipasi rakyat. Jika Bawaslu kuat, rakyat percaya. Jika rakyat percaya, Bawaslu tegak berdiri. Bawaslu akan menjadi penjaga Pemilu netral dan pengawal demokrasi berintegritas.
