Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta BUMN untuk lebih serius dan proaktif ikut berperan mengatasi kelangkaan pangan, utamanya beras di pasaran. Pasalnya, Aria Bima menilai BUMN memiliki semua unsur usaha di bidang pangan dari hulu hingga hilir.
“Kita tidak ingin seperti teman-teman katakan (BUMN) menjadi pemadam kebakaran. Ada peran Bulog, ada peran PT Pupuk, kemudian ada peran dari ID Food dan juga dari peran PTPN,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta semua BUMN melalui kolaborasi di Kementerian BUMN dan berbagai pihak, tidak lepas begitu saja menghadapi permasalahan pangan akhir-akhir ini. Sebab, peran kuat intervensi pemerintah dalam hal ini melalui BUMN, dinilai penting sebagai leading sector dalam ketahanan pangan.
“Komisi VI DPR RI mendesak kepada Kementerian BUMN untuk benar-benar mencermati dan mengambil langkah-langkah yang serius untuk pengamanan, terutama cadangan beras nasional. Ada kecenderungan kalau state capital tidak leading maka permainan pemburu rente memanfaatkan situasi yang ada,” jelasnya.
Diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan, Rabu (13/3/2024) lalu, Komisi VI mendesak pemerintah agar memberikan langkah konkret dalam mengawasi keberadaan stok, distribusi, dan stabilisasi harga pangan dan bahan pokok. Kemendag diminta agar mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan
Komisi VI DPR RI Desak Kementerian BUMN Ambil Langkah Serius Soal Pangan
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta BUMN untuk lebih serius dan proaktif ikut berperan mengatasi kelangkaan pangan, utamanya beras di pasaran. Pasalnya, Aria Bima menilai BUMN memiliki semua unsur usaha di bidang pangan dari hulu hingga hilir.
“Kita tidak ingin seperti teman-teman katakan (BUMN) menjadi pemadam kebakaran. Ada peran Bulog, ada peran PT Pupuk, kemudian ada peran dari ID Food dan juga dari peran PTPN,” ujarnya dalam rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta semua BUMN melalui kolaborasi di Kementerian BUMN dan berbagai pihak, tidak lepas begitu saja menghadapi permasalahan pangan akhir-akhir ini. Sebab, peran kuat intervensi pemerintah dalam hal ini melalui BUMN, dinilai penting sebagai leading sector dalam ketahanan pangan.
“Komisi VI DPR RI mendesak kepada Kementerian BUMN untuk benar-benar mencermati dan mengambil langkah-langkah yang serius untuk pengamanan, terutama cadangan beras nasional. Ada kecenderungan kalau state capital tidak leading maka permainan pemburu rente memanfaatkan situasi yang ada,” jelasnya.
Diketahui, dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Perdagangan, Rabu (13/3/2024) lalu, Komisi VI mendesak pemerintah agar memberikan langkah konkret dalam mengawasi keberadaan stok, distribusi, dan stabilisasi harga pangan dan bahan pokok. Kemendag diminta agar mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang terutama dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan