Untuk memperoleh masukan terhadap penyusunan Naskah Akademik dan RUU BUMN saat ini sedang dalam proses di Komisi VI DPR RI, Panitia Kerja (Panja) RUU BUMN Komisi VI DPR RI berdiskusi dengan para pakar hukum dari Universitas Gajah Mada.
“Kacamata akademik lebih memberikan pikiran-pikiran yang adil dan jernih untuk hal-hal yang menyangkut penyusunan draf RUU tentang BUMN ini yang tentunya kita berharap kedepannya BUMN mempunyai benefit terhadap pembangunan nasional dan memajukan kesejahteraan umum,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima.
Aria Bima menerangkan, dalam rangka mewujudkan tujuan negara, cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. BUMN dibentuk sebagai perpanjangan tangan negara dalam rangka melaksanakan tugas mengelola potensi cabang produksi yang penting melalui berbagai sektor.
“Dalam pelaksanaan pengelolaan cabang produksi penting oleh BUMN, masih ditemukan banyak inefisiensi dan kesalahan dalam tata kelola BUMN yang menyebabkan kinerja BUMN tidak optimal, hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak BUMN yang belum mampu memberikan kontribusi secara signifikan kepada negara,” kata Aria Bima.
Komisi VI DPR RI akan senantiasa mendengarkan aspirasi dan masukan dari kalangan kampus yang lebih netral dan adil yang kemudian akan dirangkum sebagai bahan masukan dalam pembahasan RUU BUMN.
“Kami berharap dari berbagai hal yang disampaikan oleh narasumber akan menjadi suatu kajian meeting di DPR. Kami mengapresiasi dari berbagai kalangan yang lebih mengintegrasikan pemikiran-pemikiran untuk kepentingan publik,” pungkas Aria Bima.