Menelaah Peta Politik Nasional Hingga Daerah Pasca Pencabutan Presidential Threshold’
Continue reading “Dialog Demokrasi The Habibie Center”Dialog Demokrasi The Habibie Center
Diskusi Kebangsaan Evaluasi Pilkada Serenak 2024
Kembali ke Rumah Perubahan Rhenald Kasali.
Dialog Publik dan Diskusi Kebangsaan Evaluasi Pilkada Serenak 2024, Urgensi Pembenahan Sistem Pemilu dan Masa Depan Demokrasi Indonesia bersama KPU Provinsi Jawa Barat dan Deep Indonesia.
Continue reading “Diskusi Kebangsaan Evaluasi Pilkada Serenak 2024”Kabar Gembira Percepatan Pengangkatan CASN-PPPK
Politisi senior PDI Perjuangan mengatakan, ribuan calon ASN dan PPPK bakal diangkat seusai Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran mendatang, secara bertahap.
”Kemarin Pak Rifqi (Rifqinizamy Karsayuda), Ketua Komisi II yang kebetulan pulang dari umrah membisiki saya. Ada kecenderungan setelah Lebaran, ya tentu akan dihitung sesuai dengan kemampuan fiskalnya negara, akan ada pelantikan,” kata Aria Bima.
Continue reading “Kabar Gembira Percepatan Pengangkatan CASN-PPPK”Pengangkatan Mundur, Bagaimana Nasib CPNS dan PPPTK yang Menganggur?
Berita Utama Kompas TV
Pengangkatan Mundur, Bagaimana Nasib CPNS dan PPPTK yang Menganggur?
Continue reading “Pengangkatan Mundur, Bagaimana Nasib CPNS dan PPPTK yang Menganggur?”Kementerian PAN-RB Salah Tafsir Kesimpulan Rapat dengan Komisi II DPR RI
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima menyatakan bahwa tidak ada Keputusan Penundaan Pengangkatan CPNS.
Kementerian PAN-RB salah menafsirkan kesimpulan rapat dengan Komisi II DPR RI.
Continue reading “Kementerian PAN-RB Salah Tafsir Kesimpulan Rapat dengan Komisi II DPR RI”Kemenpan RB Salah Tafsir, DPR: Tidak Ada Keputusan Penundaan Pengangkatan CPNS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) dianggap salah menafsirkan kesimpulan rapat dengan Komisi II DPR.
Dalam rapat, tidak ada keputusan Komisi II DPR dan Kemenpan dan RB bahwa pengangkatan CPNS di semua instansi harus serentak pada Oktober 2025 dan PPPK pada Maret 2026.
Continue reading “Kemenpan RB Salah Tafsir, DPR: Tidak Ada Keputusan Penundaan Pengangkatan CPNS”Kunjungi Provinsi Jambi, Komisi II DPR RI Tegaskan Akan Panggil Perusahaan Pemilik IUP yang Tak Kunjung Urus HGU
Komisi II DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Kantor Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Jambi dalam rangka evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) tahun 2025.
Dalam kunjungannya, DPR RI mendapatkan data masih terdapat 14 perusahaan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luasan lahan lebih dari 50 ribu hektar, namun belum memiliki HGU. DPR RI menegaskan, jika tidak kunjung mendaftar dan mengurus HGU, perusahaan-perusahaan tersebut akan dipanggil oleh Komisi II DPR RI.
Continue reading “Kunjungi Provinsi Jambi, Komisi II DPR RI Tegaskan Akan Panggil Perusahaan Pemilik IUP yang Tak Kunjung Urus HGU”Komisi II DPR RI – Baleg DPR Bahas 10 RUU Kabupaten/Kota
Pimpinan Komisi II DPR RI bertemu Badan Legislatif DPR membahas 10 RUU Kabupaten / Kota.
Sepuluh RUU itu yakni empat di Provinsi Sulawesi Utara: RUU Kabupaten Bolaang Mongondow, Kepulauan Sangihe, Minahasa, Kota Manado; dua di Provinsi Gorontalo: RUU Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo; serta empat di Provinsi Sulawesi Tenggara: RUU Kabupaten Buton, Kolaka, Konawe dan Muna.
Continue reading “Komisi II DPR RI – Baleg DPR Bahas 10 RUU Kabupaten/Kota”RDPU Komisi II DPR RI dengan Pakar Terkait Pilkada
Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pakar Terkait Pilkada
Peneliti bidang politik BRIN, Moch. Nurhasim,
Dosen Hukum Pemilu FH UI, Titi Anggraini,
Direktur Perludem, Khoirunnisa Nur Agusyati,
Dosen FH Universitas Andalas, Khairul Fahmi
Komisi II DPR Panggil KPU-Bawaslu Besok Buntut PSU di 24 Daerah
Komisi II DPR RI akan memanggil KPU dan Bawaslu buntut pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah. Komisi II DPR akan mengevaluasi terkait pelaksanaan pilkada usai adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Continue reading “Komisi II DPR Panggil KPU-Bawaslu Besok Buntut PSU di 24 Daerah”