Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mengatakan bahwa Dana Transfer Ke Daerah (TKD) khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) harus betul-betul terukur dan bermanfaat terhadap kesejahteraan untuk masyarakat.
“Kami dari Komisi II DPR RI mengawasi langsung TKD yang ada di Kabupaten Bekasi, kami ingin ada transparansi dan akuntabilitas serta memberikan kesejahteraan terhadap rakyat,” kata Aria Bima dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RIdi Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Lantaran bukan hanya sebatas realisasi saja, TKD ini harus berdampak langsung kepada rakyat, sehingga, dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Bekasi harus meningkat pendapatannya, bukan pengeluarannya.
“Kesejahteraan itu sederhana, yaitu rakyat selalu meningkat pendapatannya dan pengeluarannya menurun. Jangan sampai terbalik, kalau yang naik pengeluarannya bukan pendapatannya rakyat bisa mati,” ungkap Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini.
Diharapkan, dana yang berasal dari APBN TA 2025 ini pemakaiannya sangat berdampak terutama pada kesehatan, pendidikan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.
“Bupati dan Wakil Bupati ini baru menjabat satu bulan lima hari, sehingga ini menjadi langkah awal yang penting dalam implementasi kebijakan tersebut dan menimbulkan multiplier effect,” pungkasnya.
