Komisi VI DPR RI mengapresiasi upaya transformasi teknologi digital dari Perum Perhutani untuk memonitor dan mengendalikan pengelolaan sumber daya hutan, melalui proyek ‘Perhutani Digital Forest’. Baginya, proyek ini harus dipertahankan karena berpotensi menciptakan standar operasional yang baru nan efektif sekaligus efisien.
Continue reading “Pentingnya Proyek ‘Perhutani Digital Forest’ Hadirkan Pengelolaan Hutan yang Lebih Efisien”Pos Kamling Multiguna di Danukusuman, Solo Bantuan CSR dari BNI 46
BNI 1946 melalui Bale Rakyat Aria Bima membangun sebuah balai warga di Dawung Wetan RT 01 RW 15 Danukusuman Serengan Solo pada awal tahun 2023 ini.
Continue reading “Pos Kamling Multiguna di Danukusuman, Solo Bantuan CSR dari BNI 46”Komisi VI DPR RI Dorong Transformasi BUMN Berkelanjutan
Dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN RI Erick Thohir, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN untuk terus melakukan transformasi BUMN secara berkelanjutan sesuai dengan roadmap yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang lebih baik pada periode-periode selanjutnya, termasuk mengawasi penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dalam rangka menciptakan pengelolaan BUMN yang transparan, profesional, efektif dan efisien.
Continue reading “Komisi VI DPR RI Dorong Transformasi BUMN Berkelanjutan”Komisi VI DPR RI: BUMN Harus Aktif Lestarikan Seni Budaya
Komisi VI DPR RI Setujui Tambahan PMN BUMN
Komisi VI DPR RI menyetujui pemberian tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 yang berasal dari cadangan investasi tahun 2022 senilai Rp17,48 triliun. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima saat membacakan kesimpulan Rapat Kerja dengan Wakil Menteri BUMN II di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Continue reading “Komisi VI DPR RI Setujui Tambahan PMN BUMN”Komisi VI DPR RI Akan Dalami Usulan PMN 5 BUMN
Komisi VI DPR RI kembali mendalami usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai maupun non tunai yang diusulkan 5 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di antaranya, PT PLN (Persero), PT HK (Persero), PT LEN (Persero)/Defend ID, PT RNI (Persero)/ID Food, Perum LPPNI/Airnav Indonesia pada rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Continue reading “Komisi VI DPR RI Akan Dalami Usulan PMN 5 BUMN”Komisi VI DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN 2023
Komisi VI DPR RI dalam rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyetujui pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2023 ditetapkan sebesar Rp232 miliar terdiri atas program dukungan manajemen sebesar Rp162 miliar dan program pengembangan dan pengawasan BUMN sebesar Rp69 miliar.
Continue reading “Komisi VI DPR RI Setujui Pagu Indikatif Kementerian BUMN 2023”Kebijakan Penyelamatan Krakatau Steel
Konsumsi baja nasional Indonesia kembali meningkat setelah sempat turun di tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19. Permintaan selama semester I tahun 2021 meningkat menjadi 6,7 juta ton atau naik sekitar 36% dari permintaan di periode yang sama tahun 2020 yang hanya 4,9 juta ton. Produksi domestik dan ekspor meningkat sekitar 12,5%, sementara ekspor menurun sekitar 25% di semester I tahun 2021.
Continue reading “Kebijakan Penyelamatan Krakatau Steel”Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Bahas IPO dan ‘Right Issue’ Sejumlah BUMN
Dalam Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis, 2 Desember 2021, Komisi VI DPR RI mendorong Kementerian BUMN dalam melaksanakan IPO dan Right Issue memperhatikan timing dan kondisi yang tepat termasuk mempertimbangkan BUMN mempunya prospek yang baik.
Continue reading “Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN Bahas IPO dan ‘Right Issue’ Sejumlah BUMN”Komisi VI DPR Siap Awasi Proses dan Pelaksanaan Tranformasi BUMN dan Penggunaan PMN
Komisi VI DPR akan mengawasi proses dan pelaksanaan transformasi badan usaha milik negara (BUMN) dan penggunaan penyertaan modal negara (PMN). Dengan demikian, pelaksanaan transformasi BUMN dan penggunaan PMN dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
Continue reading “Komisi VI DPR Siap Awasi Proses dan Pelaksanaan Tranformasi BUMN dan Penggunaan PMN”