Delapan puluh tahun pengabdian, TNI dan rakyat tak pernah terpisahkan.
Continue reading “Selamat HUT 80 TNI”Selamat HUT 80 TNI
LAUNCHING FESTIVAL DESA 2025 – Di Atas Tanah Kita Berdiri, Dari Desa Kita Mengakar
Di tengah meningkatnya ketimpangan lahan, krisis ekologis, dan pudarnya hubungan rakyat dengan akar budayanya, Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDI Perjuangan meluncurkan Festival Desa ke-5 di Taman Suropati, Jakarta.
Continue reading “LAUNCHING FESTIVAL DESA 2025 – Di Atas Tanah Kita Berdiri, Dari Desa Kita Mengakar”Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dan Makan Siang Bersama Siswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
Ada yang istimewa dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini.
Tak hanya membahas masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan, belasan anggota Komisi II DPR RI juga ikut makan siang bersama siswa Sekola Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Continue reading “Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dan Makan Siang Bersama Siswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional”Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2025
Selamat Hari Batik Nasional 2 Oktober 2025
Solo Dalam Lintasan Waktu, Ketika Sejarah Menjadi Ruang Hidup
Ini adalah perjalanan saya menyusuri jejak panjang Kota Solo, dari denyut sejarah kerajaan, tradisi budaya yang lekat di setiap sudut keraton, hingga wajah modern yang tumbuh sebagai kota dinamis penuh cerita.
Continue reading “Solo Dalam Lintasan Waktu, Ketika Sejarah Menjadi Ruang Hidup”Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone
Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya menyelesaikan persoalan ketimpangan pertumbuhan ekonomi di wilayah Free Trade Zone (FTZ) Kepulauan Riau, yang meliputi Batam, Bintan, dan Karimun.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura di Gedung Daerah Tanjungpinang, Senin, 29 September 2025.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik Pengawasan Pengelolaan PLBN dan PNBP Sektor Pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau, Komisi II DPR RI: Atasi Kesenjangan Ekonomi di Kawasan Free Trade Zone”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bengkulu
Menjadi narasumber dalam Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Menekankan pentingnya menciptakan pengawasan yang partisipatif.
Arah pengawasan dua arah. Maknanya, pengawasan Pemilu yang ideal tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga resmi, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bengkulu”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Banten
Menjadi keynote speaker Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatn, sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu dan juga masyarakat bisa melakukan pengawasan dua arah.
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu perlu dibantu oleh pihak lain. Mengingat bahwa jumlah sunber daya yang dimiliki tidak ideal. Selain itu banyak keterbatasan yang dimiliki oleh peraturan sehingga diperlukan pihak lain yaitu masyarakat untuk berpartisipasi.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Banten”Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Pasuruan.
Kepada para peserta saya meminta untuk terus aktif dan memperbaiki sistem pemilu yang ada, dalam konteks Bawaslu, maka pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh termasuk di platform media sosial. Karena media sosial saat ini menjadi wadah bagi mayoritas warga menyuarakan aspirasinya.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur”Subsidi Bukan Sekadar Angka, tapi Nadi yang Menghidupi
Ada suara yang datang dari desa dan pesisir negeri ini, suara petani dan nelayan yang kesulitan mengisi bahan bakar untuk traktor dan kapal mereka.
Padahal, sektor pertanian dan perikanan adalah penerima hak BBM bersubsidi yang seharusnya dilindungi. Masalahnya bukan pada aturan, tetapi pada pelaksanaan di lapangan.
Continue reading “Subsidi Bukan Sekadar Angka, tapi Nadi yang Menghidupi”