Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Kementerian Dalam Negeri (KDN) Ribka Haluk, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Papua, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku Utara, Gorontalo, dan Papua Pegunungan, Rabu, 30 April 2025 membahas evaluasi Dana Transfer ke Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Pengelolaan Kepegawaian.
Continue reading “Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Mendagri, Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Indonesia”Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Wamendagri, Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Indonesia
Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wamendagri, Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Indonesia
Continue reading “Raker dan RDP Komisi II DPR RI dengan Wamendagri, Gubernur, Wali Kota dan Bupati se-Indonesia”RDP Bahas Pengawasan BUMD, BULD, BMD, dan Pengawasan TKD
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halik dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni Bahas Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah dan Pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah, 24 April 2025.
Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dengan mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD dan penguatan tata kelola, profesionalisme, dan akuntabilitas manajemen BUMD dan BULD.
Continue reading “RDP Bahas Pengawasan BUMD, BULD, BMD, dan Pengawasan TKD”