Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani dalam sambutan di acara ‘Imlek Bareng Banteng’ menyebutkan bahwa keberagaman adalah taman sarinya Indonesia yang mesti disyukuri dan dilestarikan.
Aku, kamu, kita semua pasti setuju dengan pernyataan Mbak Puan. Kenapa? Karena kita semua cinta Indonesia.
#PDIPerjuangan
#RumahNusantara
#GongXiFaCai2020
Gong Xi Fa Chai
Imlekan Bareng Banteng di Youtube PDI Perjuangan
#ImlekBarengBanteng
#PDIPerjuangan
Dalam keberagaman
mari kita bina kebersamaan
demi membangun masa depan bangsa dan negara.
Bersatu kita teguh
Bercerai kita runtuh
Selamat Tahun Baru Imlek 2021/2572 Kongzili
Kamis – Sabtu, 4-6 Februari 2021, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Jawa Tengah. Tim Kunspek Komisi VI DPR RI bertemu dengan Bupati Kabupaten Batang, Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian, Pejabat Eselon I BKPM, Direksi Kawasan Industri Wijayakusuma, Direksi PT Pembangunan Perumahan Persero, Direksi PT Perkebunan Nusantara III – Holding dan Direksi PTPN IX.
Tidak ada definisi tunggal ihwal komunikasi. Dari beragam pengertian atau definisi tentang komunikasi. Deddy Mulyana menyatakan tidak ada definisi komunikasi yang benar ataupun yang salah.[1] Komunikasi adalah suatu proses yang tidak akan berakhir seiring sejalan dengan keberadaan manusia. Dengan demkian definisi tentang komunikasi juga akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
Tanpa komunikasi tidak mungkin terbetuk suatu masyarakat. Sebaliknya, tanpa masyarakat, manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi.[2]
Independensi media merupakan masalah yang sering dibicarakan dalam berbagai forum mulai dari tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional. Independensi – yang pernah menjadi semacam keramat – bagi media kini banyak dipertanyakan keberadaannya. Hal itu tidak terlepas dari kemajuan pesat teknologi komunikasi dan informatika. Kemajuan teknologi komunikasi dan informatika telah mengantar media tradisional – cetak dan siran – memasuki masa senjakala dan keberadaan media baru yang menumpang pada internet yang tumbuh seperti pembiakan virus yang tak terbendung. Ketika media jenis baru seperti media online dan media sosial tumbuh pesat, problema independensi bagi media menjadi semakin kompleks.
Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Proses Pengambilan Keputusan di DPR RI : Tinjauan terhadap Proses Komunikasi Politik dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang
Komunikasi politik dalam proses pembahasan RUU sampai dengan pengambilan keputusan pengesahannya menjadi UU membutuhkan proses yang panjang yang tidak selamanya berjalan secara lancar. Benturan kepentingan dari para pihak bukan hal yang mustahil. Proses pembahasan UU sejatinya merupakan wujud dari komunikasi negosiasi multipihak yang terdiri dari Presiden selaku pemerintah – dalam hal ini diwakili menteri terkait atau pejabat lain yang ditunjuk – fraksi-fraksi sebagai representasi kekuatan politik di DPR, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Upaya setiap fraksi supaya kepengannya diakomodasi dalam ketentuan dan pasal-pasal dalam UU yang dibahas membutuhkan keandalan strategi komunikasi politik.
Tugas membuat rancangan pesan tentang bahaya Covid-19 dengan Strategi Ansva: Attention (perhatian), Need (kebutuhan), Satisfaction (pemuasan), Visualization (visualization), dan Action (tindakan)
Kondisi mutakhir sekitar perkembangan CoViD -19 di Indonesia (data Kemenkes RI dan SATGAS COVID-19, 29 September 2019)
Tidak ada definisi tunggal ihwal komunikasi. Dari beragam pengertian atau definisi tentang komunikasi. Deddy Mulyana menyatakan tidak ada definisi komunikasi yang benar ataupun yang salah. Komunikasi adalah suatu proses yang tidak akan berakhir seiring sejalan dengan keberadaan manusia. Dengan demkian definisi tentang komunikasi juga akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
Pergantian sistem demokrasi di Indonesia telah berlangsung bolak-balik antara sistem presidensial ke parlementarian, kembali ke presidensial lagi. Peralihan sistem tersebut membawa pengaruh kurang baik baik bagi konsolidasi demokrasi.
Distorsi demokrasi yang terjadi pada Demokrasi Terpimpin yang mengarah pada pemusatan kekuasaan di satu tangan, serta pelanggengan kekuasaan berlindung di balik sakralisasi konstitusi pada sistem Demokrasi Pancasila di masa Orde Baru, membutuhkan upaya yang tidak mudah bagi pelurusan Demokrasi Pancasila yang sesuai dengan harapan rakyat pasca Reformasi 1998.
