Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik Bahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah, 24 April 2025

Komisi II DPR RI meminta agar pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri melakukan:

Penyelesaian secepatnya draft Naskah Urgensi RPP tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penaraan Daerah serta penerbitan peraturan pemerintah tersebut untuk menjawab kebutuhan jumlah daerah otonom dalam percepatan pembangunan nasional melalui pembangunan daerah setelah melalui evaluasi dan kajian mendalam.

Penataan daerah termasuk di dalamnya pembukaan moratorium pemekaran daerah dengan persyaratan, kriteria, dan indikator yang lebih ketat, jelas, dan objektif sebagaimana peraturan perundang-undangan.