Saat memimpin kunjungan kerja reses ke Badan Pertanahan Nasional DI Yogyakarta, Komisi II DPR RI meminta pelayanan urusan pertanahan kepada masyarakat harus dilaksanakan secara prima.
Hal itu karena urusan pertanahan kerap kali menimbulkan konflik yang serius di kalangan masyarakat.
Kesejahteraan rakyat dalam urusan pertanahan harus menjadi fokus BPN dalam melakukan pelayanan ke masyarakat.
