Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Halik dan Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni Bahas Badan Usaha Milik Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Barang Milik Daerah dan Pengawasan Dana Transfer Pusat ke Daerah, 24 April 2025.
Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah dengan mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD dan penguatan tata kelola, profesionalisme, dan akuntabilitas manajemen BUMD dan BULD.
Continue reading “RDP Bahas Pengawasan BUMD, BULD, BMD, dan Pengawasan TKD”