Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 menjadi Rp. 650 triliun, turun drastis dari Rp. 919,9 triliun tahun sebelumnya.
Angka ini bukan sekadar statistik, tapi cermin dari arah kebijakan, keseimbangan fiskal, dan tantangan nyata di lapangan.
Continue reading “Transfer ke Daerah Dipangkas; Efisiensi atau Risiko Baru?”
Komisi II DPR RI menyoroti turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyajarta.
Namun, meski PNBP Sektor Pertanahan di DIY turun, Komisi II DPR RI menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan jangan jadi tempat untuk meningkatkan pendapatan.
Continue reading “Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan”
Saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi via daring dengan rekan-rekan Bawaslu dan organisasi masyarakat sipil, organisasi adat, dan gerakan mahasiswa di Papua Barat Daya, membahas penguatan pengawasan kelembagaan Bawaslu RI
Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya ini bertema ’Refleksi Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Provinsi Papua Barat Daya Menuju Pemilu dan Pemilihan yang Lebih Berkualitas’.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Papua Barat Daya”
Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mengemuka.
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 tercatat 55,72%, di mana sebagian besar masih didominasi untuk belanja pegawai dan layanan dasar.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat”
Dalam kunjungan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten Bawaslu Klaten mengatakan banyak mengisi masa sela pengawasan dengan menggiatkan edukasi demokrasi, termasuk program ‘Bawaslu Mengajar’ di sejumlah sekolah dan kampus di Klaten.
Continue reading “Catatan Aspirasi Masa Reses: Kunjungan ke Kantor Bawaslu Klaten”
Di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), muncul pertanyaan penting: apakah penundaan ini tanda kemunduran, atau justru bentuk kebijaksanaan?
Continue reading “Di Balik Penundaan IKN: Ujian Keadilan, Ujian Keberanian”
Reforma agraria bukan sekadar bagi-bagi sertifikat.
Ia adalah perjuangan panjang mewujudkan keadilan sosial, memastikan tanah kembali menjadi sumber kehidupan, bukan sumber konflik.
Continue reading “Reforma Agraria, Perjuangan Panjang Wujudkan Keadilan Sosial”
Mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Tanah dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI bersama Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lampung, Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Hasan Basri Natamenggala dan kepala kantor pertanahan se-Provinsi Lampung di Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 2 Juli 2025. Juga hadir dalam rapat ini Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya dan Bupati Tulang Bawang Qudrotul Ikhwan.
Continue reading “Kunker Spesifik Pengawasan PNBP Pertanahan dan Pelayanan Pertanahan di Provinsi Lampung”
Diskusi Publik : “Putusan Mahkamah Konstitusi: Menjawab Persoalan Pemilu?”
Continue reading “Diskusi Publik JPPR: Putusan MK: Menjawab Persoalan Pemilu?”
Kunjungan Lapangan Komisi II DPR RI pada Rabu, 25 Juni 2025 ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Kunlap ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang lainnya yaitu Zulfikar Arse Sadikin, Bahtra Banong, dan Dede Yusuf M.Efendi.
Continue reading “Kunjungan Lapangan ke ANRI: Jaga Memori Kolektif Bangsa”