Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Kunker ini dalam rangka menunaikan tugas konstitusional DPR RI, yaitu fungsi pengawasan, khususnya kepada mitra kerja Komisi VI DPR RI dalam hal ini Kementerian BUMN, PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IX, Perum Perhutani, PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Phapros Tbk.
Kamis – Sabtu, 4-6 Februari 2021, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Jawa Tengah. Tim Kunspek Komisi VI DPR RI bertemu dengan Bupati Kabupaten Batang, Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian, Pejabat Eselon I BKPM, Direksi Kawasan Industri Wijayakusuma, Direksi PT Pembangunan Perumahan Persero, Direksi PT Perkebunan Nusantara III – Holding dan Direksi PTPN IX.
Untuk menunaikan tugas konstitusional DPR RI yaitu fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke di Provinsi Banten, 25-27 Januari 2021 bertemu Direksi PT Pupuk Indonesia, Direksi PT Pupuk Kujang Cikampek dan Pejabat Eselon Kementerian Perdagangan.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga menetapkan jaminan produk haram, tidak hanya halal. Pasalnya, dia menilai selama ini banyak masyarakat yang keliru karena tidak adanya label haram.
“Juga produk haramnya untuk melindungi umat (muslim) itu justru yang penting, itu sertifikasi produk haram yang tidak boleh dikonsumsi itu penting karena banyak yang keliru karena tidak ada label makanan haram itu penting,” kata Aria Bima saat RDP dengan BSN, Selasa (19/1/2021).
Selasa, 19 Januari 2021, Komisi VI DPR RI melangsungkan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Kepala Badan Standardisasi Nasionak, Kepala BP Batam dan Kepala Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP Sabang).
RDP ini antara lain membahas Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 serta Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021.
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau guna mendapatkan gambaran dan penjelasan atas perkembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau secara umum dan Kota Batam secara khusus, 13-17 Desember 2020.
Rabu, 3 Desember 2020, Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI di Provinsi Kalimantan Selatan dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meninjau UMKM binaan BUMN non-perbankan di Banjarmasin.
Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Agenda yang dibahas antara lain tentang road map dan restrukturisasi BUMN, serta penyerahan rekomendasi Komisi VI DPR RI terkait hasil Panitia Kerja Permasalahan Asuransi Jiwasraya, 1 Desember 2020.
Pandemi Covid-19 memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap industri di dalam negeri, termasuk terhadap industri perkeretaapian milik negeri.
“Kita tahu Covid tidak hanya penyebaran virus saja, tetapi juga ada dampaknya Kami ingin meninjau langsung bagaimana keadaan industri kereta api pasca Covid-19, apakah masih bisa bergerak atau tidak? Ternyata pasarnya tetap, tidak berubah. Jadi kecenderungan industri-industri ini akan tetap eksis kalau pasar itu tetap ada,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR RI VI Aria Bima dalam pertemuan Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dengan direksi PT INKA Persero, direksi PT Stadler INKA Indonesia, dan direksi Bank BTN di Banyuwangi, Senin, 23 November 2020.
Mendorong BUMN Jadi Motor Penggerak Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Bersama rekan-rekan anggota Komisi VI DPR RI lainnya, hari ini, Kamis, 19 November 2020 melakukan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Sumatera Selatan. Di kota ‘Bumi Sriwijaya’ ini, kami bertemu dengan Direktur Utama PT Waskita Karya, Direktur Utama Pelabuhan Indoensia II, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Direktur Utama PT Semen Baturaja, Direktur Utama PT Bukit Asam, Direktur Operasi dan Produksi PT Pupuk Sriwijaya dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero).
