Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menekankan pentingnya kemandirian fiskal daerah di tengah kebijakan pemangkasan belanja negara yang turut mengurangi alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam kunjungan kerja ke Balaikota Semarang, Jumat (22/8/2025), ia menilai Semarang bisa menjadi contoh karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah lebih besar dari dana transfer pusat.
Continue reading “Komisi II Dorong Kemandirian Fiskal Daerah Hadapi Pemangkasan TKD”
Komisi II DPR RI memberikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kota Semarang dalam mengelola dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Namun demikian, terdapat sejumlah tantangan yang mengemuka.
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 tercatat 55,72%, di mana sebagian besar masih didominasi untuk belanja pegawai dan layanan dasar.
Continue reading “Kunjungan Kerja Spesifik ke Pemerintah Kota Semarang Bahas Pengawasan Dana Transfer Daerah, Komisi II DPR RI: Jangan Cari Jalan Pintas yang Membebani Rakyat”
Dalam kunjungan ke Kantor Bawaslu Kabupaten Klaten Bawaslu Klaten mengatakan banyak mengisi masa sela pengawasan dengan menggiatkan edukasi demokrasi, termasuk program ‘Bawaslu Mengajar’ di sejumlah sekolah dan kampus di Klaten.
Continue reading “Catatan Aspirasi Masa Reses: Kunjungan ke Kantor Bawaslu Klaten”
Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima mengkritisi rencana pemerintah untuk mengambil alih lahan bersertifikat yang tidak dimanfaatkan selama dua tahun.
Continue reading “Pemanfaatan Tanah Harus Jelas Dasar Hukumnya, Kelola Tanah untuk Kepentingan Rakyat!”
Bertemu Kepala Kantor Pertanahan Sukoharjo Joko Pitoyo Cahyono.
Mendengar banyak pengaduan warga ke polisi terkait kepemilikan dan penguasaan tanah yang diperoleh melalui jual beli kapling dengan bukti hanya kuitansi pembayaran dan surat perjanjian bawah tangan (tidak notariil).
Continue reading “Catatan Aspirasi Masa Reses: Berkunjung ke Kantor Pertanahan Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sukoharjo”
Di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), muncul pertanyaan penting: apakah penundaan ini tanda kemunduran, atau justru bentuk kebijaksanaan?
Continue reading “Di Balik Penundaan IKN: Ujian Keadilan, Ujian Keberanian”
Dalam kunjugan ke KPU Boyolali, KPU Boyolali memaparkan bahwa saat ini pihaknya terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB).
Jika pada Pemilu 2024 terdapat 1.592 TPS di Boyolali, pada Pemilu 2029 diprediksi akan menambah 165 TPS baru untuk mengantisipasi penambahan jumlah pemilih baru.
Continue reading “Catatan Aspirasi Masa Reses: Berkunjung ke KPU Boyolali”
Dalam kunjungan ini, mendengar bahwa isu ’ad hoc’ Bawaslu dan efisiensi anggaran sangat menggangu kinerja berlanjutan, terutama dalam pendampingan kader pengawas partisipatif.
Continue reading “Catatan Aspirasi Masa Reses: Berkunjung ke Kantor Bawaslu Boyolali”
Tim Kunjungan Kerja Panja Pengawasan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Sektor Pertanahan Komisi II DPR RI Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat melakukan pertemuan dengan Kepala Kantah Kabupaten Sumedang.
Kunjungan mendapati informasi dan masukan terkait PNBP dan sistem pelayanan pertanahan yang berjalan di BPN Sumedang.
Continue reading “Kunjungan Kerja PNBP ke Kabupaten Sumedang, Menjemput Aspirasi, Mengawasi Negeri”
Banda Aceh – Para kepala kantor tanah di Aceh meminta agar wakil rakyat memberikan perlindungan hukum bagi seluruh staf Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional di daerah dalam menjalankan tugasnya.
Persoalan ini menjadi masukan Komisi II DPR RI dalam Kunjungan Kerja Reses ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh bertopik ’Pengawasan PNBP di Sektor Pertanahan dan Tata Ruang’, Jumat, 25 Juli 2025.
Continue reading “Kunres Komisi II DPR RI Pengawasan PNBP Sektor Pertanahan dan Tata Ruang, Kepala Kantor Tanah di Aceh Harapkan Perlindungan Hukum dalam Jalankan Tugas”