Komisi II DPR RI Dorong Bogor Jadi Kota Pertama Selesaikan Rencana Detail Tata Ruang

Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kota dan Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk menjadikan Kota Bogor menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Pernyataan itu tersampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka penyelesaian permasalahan penganganan kasus dan konflik pertanahan, pendaftaran tanah sistemis lengkap, pendaftaran tanah ulayat, pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah serta penyelesaian RDTR pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/05/2025).

Continue reading “Komisi II DPR RI Dorong Bogor Jadi Kota Pertama Selesaikan Rencana Detail Tata Ruang”

Kunjungi Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Selatan: Harus Selesai Sebelum Ayam Berkokok Akhir Tahun Ini

Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI meninjau progres pembangunan infrastruktur pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Selatan.

Beberapa titik lokasi yang sempat disambangi di Merauke, antara lain yaitu pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRD Papua Selatan, serta Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).

Continue reading “Kunjungi Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Selatan: Harus Selesai Sebelum Ayam Berkokok Akhir Tahun Ini”

Komisi II DPR RI Minta Persoalan Tanah di Kalbar Segera Diselesaikan

Persoalan tanah di Kalimantan Barat sangat kompleks.

Salah satu di antaranya terkait banyaknya perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Sebanyak 537 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia teridentifikasi telah menjalankan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum memiliki HGU atas tanah yang diusahakannya. Dari 537 perusahaan sawit itu, 66 di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di 10 kabupaten.

Continue reading “Komisi II DPR RI Minta Persoalan Tanah di Kalbar Segera Diselesaikan”