Mendarat di Tanah AnimHa, Bumi Manusia Sejati, Merauke, Kota Rusa di Ujung Nusantara
Kunjungan Kerja Panja DPR RI Evaluasi Empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua di Papua Selatan, 15-18 Mei 2025
Mendapat sambutan hangat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanfo, Bupati Merauke Yoseph Bladib Gabze, Ketua DPRD Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu.
Izakod Bekai Izakod Kai, Satu Hati Satu Tujuan.
Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua perlu dikonsentrasikan untuk anggaran pendidikan, baik sekolah maupun pendidikan tinggi dengan tujuan memberdayakan generasi masa depan Papua Selatan. Pemerintah daerah perlu memprioritaskan pembangunan sekolah-sekolah yang memiliki mata rantai jelas antara pembangunan sumber daya manusia untuk memajukan Papua Selatan ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima dalam Kunjungan Kerja Panitia Kerja Evaluasi Empat Daerah Otonomi Baru Papua, di Merauke, Papua Selatan, 15-17 Mei 2025.
”Utamakan pendidikan dengan pendekatan teknokratik, seperti pendirian SMK Sumber Daya Laut, SMK Pariwisata, SMK Pertanian, SMK Perkebunan, dan lain-lain. Kalau perlu, tarik rakyat asli Papua Selatan yang ada di luar, untuk membangun provinsi ini,” ungkapnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pembangunan infrastruktur merupakan cara untuk menjadikan daerah itu maju, asal seimbang dengan pembangunan sumber daya manusianya.
”Papua Selatan ini daerah kaya, bukan daerah miskin. Di sini berlimpah sumber daya alam, seperti hasil laut, pertanian, juga sumber daya mineral seperti bauksit, tembaga, emas, nikel, batubara, uranium, dan gas. Jadikan kekayaan alam itu sebagai aset dan ’resources’ untuk memberdayakan Papua Selatan lebih maju,” tegasnya.
Kunjungan kerja Panja Evaluasi DOB Papua Selatan dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra (Fraksi Partai Gerindra), disertai anggota tim Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin (F-Partai Golkar) dan Aria Bima (F-PDI Perjuangan), Heri Gunawan (F-Partai Gerindra), Habibur Rochman (F-Partai Nasdem), Indrajaya (F-PKB), KH Aus Hidayat Nur, serta Rahmat Saleh (F-PKS).
Dari Pemerintah Provinsi Papua Selatan hadir Gubernur Paulus Afanfo, Ketua DPRD Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun, Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu, serta perwakilan pemerintah empat kabupaten di Papua Selatan yakni Merauke, Boven Digoel, Asmat, dan Mappi, mantan Bupati Merauke perintis berdirinya aerah otonomi baru yakni Johanes Gebze dan Frederikus Gebze, serta tokoh masyarakat maupun tokoh adat lainnya.
“Tingkatkan profesionalisme dalam perekrutan ASN. Saat ini, dari 1.229 ASN Pemprov Papua Selatan, hanya 36,94 persen Orang Asli Papua,” kata Frederikus Gebze.
Aria Bima menambahkan, Komisi II akan menjadi jembatan dan ’clearing house’ untuk kemajuan Papua Selatan. Indonesia tidak akan menjadi Indonesia tanpa Papua. ”Komitmen pemerintah akan diturunkan dalam berbagai kebijakan pembangunan untuk rakyat Papua,” urainya.
Aria Bima menegaskan, prinsip ’NKRI Harga Mati’ adalah ekspresi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoensia yang ditandai dengan semakin berkurangnya kesenjangan antar daerah.
”Karena itu, kami pun berharap anggaran Transfer Pusat ke Daerah (TKD) jangan dipotong, karena Papua masih tertinggal dalam pembangunan infrastruktur yang ada,” tukasnya.
Dalam pertemuan yang disertai dengan penandatanganan penyerahan Sertifikat Tanah dari Provinsi Papua ke Papua Selatan ini, DPR RI berharap agar kedatangan Komisi II dan Panja Evaluasi Empat DOB Baru di Papua mampu mempercepat kesejahteraan rakyat di Papua Selatan.
Gubernur Papua Selatan Apolos Safanfo memaparkan dua belas peta jalan pemerintah dalam mengawal dan mempercepat pembangunan kesejahteraan Orang Asli Papua pada empat provinsi baru di Papua.
”Semua telah terpenuhi, tinggal penyiapan sarana prasarana pemerintah yang dialokasikan melalui APBN selama lima tahun mulai tahun anggaran 2023 sampai 2028. Kami targetkan pembangunan kantor DPRD dan Gubernur Papua Selatan selesai akhir tahun ini,” jelasnya.
Pada siang hari sebelum pertemuan, peserta kunjungan kerja menengok progres pembangunan kawasan pusat perkantoran Provinsi Papya Selatan di Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Pembangunan gedung kantor Gubernur Papua Selatan mendapat anggaran Rp 215 miliar tahun ini, sementara Gedung Kantor DPRD Papua Selatan sebesar Rp 157,3 miliar.
Pada sesi mendengar aspirasi daerah, Ketua DPRD Papua Selatan Heribertus Silvinus Silubun menyesalkan pemangkasan anggaran yang diterima daerahnya.
”Sebagai provinsi baru, kami ini ibarat bayi yang harus minum ASI, eh ASInya pun dikurangi. Jadinya nanti bayi itu akan kurang gizi. Sebaiknya efisiensi diterapkan untuk provinsi yang sudah lama saja,” ungkapnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi Ferdinandus Kainakai mengibaratkan rakyat Papua Selatan hidup berkekurangan dalam pinggan kekayaan, hidup miskin di tengah harta berlimpah.
”Kami ini provinsi baru kok sudah dipangkas. Kami berharap ada kebijakan khusus terkait penyediaan tenaga honor guru dan tenaga kesehatan,” kata Ferdinandus.
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Bahtra, menegaskan komitmen Presiden Prabowo untuk memberi perhatian pada peningkatan sumber daya anak-anak Papua ke depan.
”Tekad Presiden sangat jelas, bahwa Indonesia harus hadir hingga tapal batas negeri, termasuk Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini,” tambah Heri Gunawan.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua Selatan, Indrajaya, meminta agar pendidikan praktis seperti balai latihan kerja diperbanyak. Pembangunan infrastruktur selain mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional juga harus menciptakan lapangan kerja baru bagi Orang Asli Papua.
”Jangan sampai provinsi ini dibanjiri pekerja dari luar. Pekerja Orang Asli Papua harus diperbanyak, dengan cara dilatih peningkatan skill sebaik mungkin,” pungkasnya.