PDI Perjuangan berprinsip pemerintahan Presiden Jokowi harus berakhir dengan baik hingga 2024, sesuai mandat rakyat. Kalau pemerintahan ini gagal, maka yang pertama kena “pengadilan rakyat” adalah PDI Perjuangan sebagai partai pengusung. Begitupula jika pemerintahan ini berhasil.
Soal relawan, memang Pak Jokowi punya style tersendiri. Namun dalam pengambilan keputusan politik, hanya ada di eksekutif dan legislatif. Kami mengapresiasi bahwa relawan memang pernah bekerja memenangkan dan mengamankan Pak Jokowi. Boro-boro relawan, yang pernah melawan Pak Jokowi, seperti Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno saja diberi apresiasi juga.
Saat ini, Bu Mega juga mengamanatkan agar para relawan ini diinstitusionaliasi dan juga mendapat pendidikan politik. Jangan benturkan antara relawan dan partai politik. Jangan ada polarisasi dan dikotomi di antara keduanya. Tapi jika relawan ini mau masuk dalam proses elektoral sesuai koridor konstitusi di mana seorang presiden diusung oleh partai politik, ya mau tidak mau ia harus punya korelasi dengan partai. Kita tidak menafikan dan menegasikan peran relawan, tapi peserta pemilu legislatif itu partai politik, sehingga ada kontribusi signifikan dari suara parpol pada pemenangan presiden.
Untuk mengangkat menteri memang hak prerogatif presiden, namun saat hak prerogatif itu disorot oleh publik, kita harus meluruskan seolah-olah presiden menggunakan kekuasaannya menjelang Pemilu 2024. PDI Perjuangan menghormati semua keputusan Presiden Jokowi, karena pemerintahan ini harus efektif sampai akhir.
Saat ini tingkat kepuasan pada Presiden Jokowi di kisaran 80-85 persen, itu tak lepas dari dukungan partai, dalam hal ini peran PDI Perjuangan di eksekutif, bagaimana masa pandemi dan pemulihan Covid-19 kemarin bisa sukses tanpa ada resistensi. Relawan bukannya tak ada peran, tapi peran kuat mensukseskan kebijakan, anggaran, legislasi UU, Perpu dan lain-lain, tetap ada di partai politik.
