Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima meminta proyek pembangunan jalan tol yang dibiayai melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) diharapkan dapat selesai tepat waktu. Permintaan tersebut sesuai dengan timeline pembangunan yang disampaikan oleh PT Waskita Karya kepada Komisi VI DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Aria Bima mengatakan bahwa PT Waskita Karya diminta untuk melibatkan para pelaku usaha setempat khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam pengelolaan Jalan Tol Trans Sumatera. “Sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi setempat,” kata Aria Bima dalam membacakan kesimpulan RDP, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Komisi VI DPR RI menerima penjelasan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai tahun 2022 yang akan diterima PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp3 triliun, serta rencana right issue publik sebesar Rp980 miliar yang akan dilakukan Waskita Karya.
PMN tersebut rencananya akan digunakan sebesar Rp2,004 triliun untuk penyelesaian Ruas Tol Kayu Agung – Palembang – Betung yang direncanakan akan selesai pada 2023. Sedangkan sebesar Rp996 miliar untuk penyelesaian Ruas Tol Bogor – Ciawi – Sukabumi.
Selanjutnya, PT Waskita Karya juga diharapkan segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan pencairan dana PMN Tunai tersebut dapat segera terlaksana.