Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA adalah perjanjian perdagangan bilateral pertama yang disahkan melalui Undang-Undang pada 28 Februari 2020.
Sosialiasi Perundingan Perdagangan Internasional
Berbagi Bersama di Masa Reses: Rusun Semanggi Surakarta, Surakarta
Berbagi untuk warga terdampak pandemi di Rusun Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta.
Berbagi Bersama di Masa Reses: Komunitas Tukang Becak Surakarta
Di masa reses DPR RI, bersama keluarga berbagi sembako dan masker dengan komunitas pengemudi becak di Jl. Slamet Riyadi, Surakarta
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI Meninjau Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah
Kamis – Sabtu, 4-6 Februari 2021, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik di Jawa Tengah. Tim Kunspek Komisi VI DPR RI bertemu dengan Bupati Kabupaten Batang, Pejabat Eselon I Kementerian Perindustrian, Pejabat Eselon I BKPM, Direksi Kawasan Industri Wijayakusuma, Direksi PT Pembangunan Perumahan Persero, Direksi PT Perkebunan Nusantara III – Holding dan Direksi PTPN IX.
Makalah Komunikasi Aria Bima: Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Proses Pengambilan Keputusan di DPR RI
Perencanaan dan Strategi Komunikasi dalam Proses Pengambilan Keputusan di DPR RI : Tinjauan terhadap Proses Komunikasi Politik dalam Pembahasan Rancangan Undang-undang menjadi Undang-undang
Komunikasi politik dalam proses pembahasan RUU sampai dengan pengambilan keputusan pengesahannya menjadi UU membutuhkan proses yang panjang yang tidak selamanya berjalan secara lancar. Benturan kepentingan dari para pihak bukan hal yang mustahil. Proses pembahasan UU sejatinya merupakan wujud dari komunikasi negosiasi multipihak yang terdiri dari Presiden selaku pemerintah – dalam hal ini diwakili menteri terkait atau pejabat lain yang ditunjuk – fraksi-fraksi sebagai representasi kekuatan politik di DPR, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya. Upaya setiap fraksi supaya kepengannya diakomodasi dalam ketentuan dan pasal-pasal dalam UU yang dibahas membutuhkan keandalan strategi komunikasi politik.
Makalah Komunikasi Aria Bima: Pentingnya Kemampuan Berkomunikasi Bagi Anggota DPR RI
Pasca Pemilu 2019, saya memasuki periode pengabdian yang keempat sebagai anggota DPR RI. Selama 16 tahun bertugas sebagai wakil rakyat, saya sangat merasakan bagiamana pentingnya kepemilikan kemampuan berkomunikasi bagi seorang anggota Dewan. Kemampuan berkomunikasi demikian penting karena sebagaian besar moda bekerja seorang wakil rakyat adalah berbicara, sesuai denga nasal kata parlemen dalam Bahasa Yunani, yakni parle’, artinya bicara. Berbicara adalah inti dari komunikasi, yakni menyampaikan dan menerima pesan, melaporkarkan hasil kerja kepada konstituen, serta menyerap aspirasi masyarakat, pada hakikatnya adalah bentuk-bentuk komunikasi – baik yang bersifat verbal, maupun nonverbal.
Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Banten
Untuk menunaikan tugas konstitusional DPR RI yaitu fungsi pengawasan, Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke di Provinsi Banten, 25-27 Januari 2021 bertemu Direksi PT Pupuk Indonesia, Direksi PT Pupuk Kujang Cikampek dan Pejabat Eselon Kementerian Perdagangan.
Selain Halal, Aria Bima Minta Ada Sertifikasi Produk Haram
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP Aria Bima meminta Badan Standardisasi Nasional (BSN) juga menetapkan jaminan produk haram, tidak hanya halal. Pasalnya, dia menilai selama ini banyak masyarakat yang keliru karena tidak adanya label haram.
“Juga produk haramnya untuk melindungi umat (muslim) itu justru yang penting, itu sertifikasi produk haram yang tidak boleh dikonsumsi itu penting karena banyak yang keliru karena tidak ada label makanan haram itu penting,” kata Aria Bima saat RDP dengan BSN, Selasa (19/1/2021).
RDP Komisi VI DPR RI dengan KPPU dan BSN
Selasa, 19 Januari 2021, Komisi VI DPR RI melangsungkan Rapat Dengar Pendapat dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI, Kepala Badan Standardisasi Nasionak, Kepala BP Batam dan Kepala Badan Pengusaha Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BP Sabang).
RDP ini antara lain membahas Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 serta Rencana Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021.
Kunker Komisi VI DPR RI ke Provinsi Kepulauan Riau
Komisi VI DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau guna mendapatkan gambaran dan penjelasan atas perkembangan ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau secara umum dan Kota Batam secara khusus, 13-17 Desember 2020.
