Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Dalam masa reses kali ini, bersama KPU Surakarta menggelar ‘Sosialisasi dan Pendidikan Politik Berkelanjutan Tahun 2025’ di Hotel Swiss-Belinn Saripetojo, Jalan Slamet Riyadi, Solo.
Acara yang diprakarsai KPU Republik Indonesia ini dihadiri 100 peserta dari pengurus struktural PDI Perjuangan Kota Surakarta, mulai tingkat ranting hingga DPC.
Continue reading “Sosialisasi dan Pendidikan Politik Berkelanjutan bersama KPU RI dan KPU Surakarta”
Komisi II DPR RI mendorong konsep digitalisasi sistem integrasi tata kelola, yang dicanangkan Gubernur Provinsi Bali.
Continue reading “Komisi II DPR RI: Dorong Realisasi Program Digitalisasi Administrasi”
Sejumlah 66 perusahaan sawit di Kalimantan Barat belum mempunyai Hak Guna Usaha (HGU), penyelesaian masalah tanah tersebut harus tegas dan tidak boleh berlarut-larut.
Selain masalah HGU, Kalbar juga menghadapi 83 bidang tanah terlantar dengan luas mencapai 131.412 hektare.
Komisi II DPR RI: Pembagian Lahan Plasma Harus Adil dan Tepat Sasaran
Continue reading “Komisi II DPR RI: Pembagian Lahan Plasma Harus Adil dan Tepat Sasaran”
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong penerapan konsep “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola” dalam pembangunan Provinsi Bali.
Pendekatan ini penting agar pengelolaan Bali tidak lagi bersifat sektoral dan terpisah-pisah, melainkan terintegrasi secara menyeluruh antarwilayah dan lintas sektor.
Continue reading “Kunjungan Kerja Reses ke Bali: Dorong Konsep ’Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola’”
Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Kota dan Kantor Pertanahan Kota Bogor untuk menjadikan Kota Bogor menjadi daerah pertama di Indonesia yang menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Pernyataan itu tersampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka penyelesaian permasalahan penganganan kasus dan konflik pertanahan, pendaftaran tanah sistemis lengkap, pendaftaran tanah ulayat, pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah serta penyelesaian RDTR pada masa persidangan III Tahun Sidang 2024 – 2025 ke Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/05/2025).
Continue reading “Komisi II DPR RI Dorong Bogor Jadi Kota Pertama Selesaikan Rencana Detail Tata Ruang”
Tim Kunjungan Kerja Panja Evaluasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Komisi II DPR RI meninjau progres pembangunan infrastruktur pemerintahan yang ada di Provinsi Papua Selatan.
Beberapa titik lokasi yang sempat disambangi di Merauke, antara lain yaitu pembangunan Kantor Gubernur, Kantor DPRD Papua Selatan, serta Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP).
Continue reading “Kunjungi Lokasi Pembangunan Pusat Pemerintahan Papua Selatan: Harus Selesai Sebelum Ayam Berkokok Akhir Tahun Ini”
Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR dengan Sekjen, Dirjen Kementerian ATR – BPN & Kakanwil Seluruh Provinsi Indonesia.
Bahas Evaluasi Kanwil BPN, Permasalahan Pertanahan dan Tata Ruang.
Continue reading “RDP Komisi II DPR RI dengan Eselon I ATR BPN”
Persoalan tanah di Kalimantan Barat sangat kompleks.
Salah satu di antaranya terkait banyaknya perkebunan kelapa sawit yang belum memiliki sertifikat Hak Guna Usaha (HGU). Sebanyak 537 perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia teridentifikasi telah menjalankan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit, namun belum memiliki HGU atas tanah yang diusahakannya. Dari 537 perusahaan sawit itu, 66 di antaranya berada di Provinsi Kalimantan Barat yang tersebar di 10 kabupaten.
Continue reading “Komisi II DPR RI Minta Persoalan Tanah di Kalbar Segera Diselesaikan”
Evaluasi Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Kepala Daerah.
Continue reading “Rapat Kerja – Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Ribka Haluk, KPU, Bawaslu, DKPP”