Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Aria Bima
Dalam proses perpanjangan Hak Guna Usaha dan Izin Usaha Perkebunan, pembagian lahan plasma kepada masyarakat lokal harus diatur secara jelas.
Continue reading “Komisi II DPR RI : Pembagian Lahan Plasma Harus Adil Dan Tepat Sasaran”
Hari ini menjadi narasumber dalam kegiatan ‘Penguatan Kelembagaan Sinergitas Bawaslu bersama Pemangku Kepentingan dalam Memperkuat Demokrasi di Kota Manado’.
Terima kasih untuk Ketua Bawaslu Kota Manado Brilliant Johanes Maengko dan dua anggotanya Heard Runtuwene serta Abdul Gafur Subaer.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Manado, Sulawesi Utara”
Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Nganjuk Jawa Timur.
Menegaskan bahwa Bawaslu RI bukan sekadar lembaga negara. Bawaslu adalah benteng demokrasi untuk menjaga demokrasi yang kita jalankan. Kata ’luber’ dan ’jurdil’ sudah sangat biasa kita sebut dan bicarakan, tapi bagaimana ’luber’ dan ’jurdil’ bisa terlaksana, ternyata untuk dilaksanakan di setiap kampanye bukan hal yang mudah.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur”
Menjadi salah satu narasumber terkait Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Pamekasan Jawa Timur.
Saya meminta kepada jajaran pengawas Bawaslu untuk merespon sekecil apapun aduan dari masyarakat, karena hal itu berpengaruh pada kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran dan eksistensi Bawaslu.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur”
Kebijakan pelat nomor kendaraan di Sumatera Utara semestinya memperkuat kemandirian daerah, bukan menimbulkan sekat antarwilayah.
Dalam video ini, kita bahas bagaimana aturan bisa ditegakkan tanpa menghapus rasa persaudaraan dan keadilan.
Continue reading “Plat Nomor dan Persaudaraan Antar Daerah; Persaudaraan Antar Daerah Tak Boleh Terganjal Plat Nomor”
Komisi II DPR RI menyoroti turunnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Daerah Istimewa Yogyajarta.
Namun, meski PNBP Sektor Pertanahan di DIY turun, Komisi II DPR RI menekankan agar sektor pendidikan dan kesehatan jangan jadi tempat untuk meningkatkan pendapatan.
Continue reading “Kunker Reses Pengawasan PNBP Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi II DPR RI Tekankan Pentingnya Komunikasi dengan Kesultanan”
Sumber konflik agraria di Indonesia cepat atau lambat akan berkurang dengan lahirnya tenaga profesional yang tak hanya memiliki keterampilan praktis, tapi juga ideologis memahami persoalan tanah.
Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Aria Bima, saat mengunjungi Sekolah Tinggi Pertanahan (STPN) di kawasan Banyuraden, Gamping, Sleman.
Continue reading “Kunjungi Sekolah Tinggi Pertanahan Yogyakarta, Komisi II DPR RI Soroti Minimnya Sarana Prasarana dan Guru Besar”
Ada yang istimewa dalam kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta kali ini.
Tak hanya membahas masalah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Pertanahan, belasan anggota Komisi II DPR RI juga ikut makan siang bersama siswa Sekola Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).
Continue reading “Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI dan Makan Siang Bersama Siswa Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional”
Menjadi narasumber dalam Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Menekankan pentingnya menciptakan pengawasan yang partisipatif.
Arah pengawasan dua arah. Maknanya, pengawasan Pemilu yang ideal tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu sebagai lembaga resmi, tetapi juga harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mukomuko, Bengkulu”
Menjadi keynote speaker Penguatan Kelembagaan yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Tangerang Selatn, sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR RI mendorong Bawaslu dan juga masyarakat bisa melakukan pengawasan dua arah.
Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu perlu dibantu oleh pihak lain. Mengingat bahwa jumlah sunber daya yang dimiliki tidak ideal. Selain itu banyak keterbatasan yang dimiliki oleh peraturan sehingga diperlukan pihak lain yaitu masyarakat untuk berpartisipasi.
Continue reading “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kota Tangerang Selatan, Banten”