Author: Aria Bima

Website Personal Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima
Posted on

Banyak Anomali Quick Count, TPN Minta Relawan Ganjar-Mahfud Tak Patah Semangat

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo – Mahfud MD melihat ada beberaapa anomali dalam pengumuman hasil sementara hitung cepat atau quick count beberapa saat setelah penghitungan suara pilpres dilakukan. Namun, TPN meminta agar seluruh kader, relawan, dan simpatisan Ganjar-Mahfud tetap tenang dan tidak banyak memberi komentar atas situasi yang terjadi saat ini.

Continue reading “Banyak Anomali Quick Count, TPN Minta Relawan Ganjar-Mahfud Tak Patah Semangat”
Posted on

TPN Desak KPU dan Bawaslu Tindak Lanjuti Surat Edaran Persepi terkait Hitung Cepat

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindaklanjuti surat edaran yang dikeluarkan Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) tentang mekanisme atau tata cara quick count (hitung cepat).

“Terus KPU seperti apa, ini kan harusnya KPU, Bawaslu terhadap 81 lembaga survei yang disetujui untuk hitung cepat, norma etika dan aturannya seperti apa,” kata Ketua Tim Penjadwalan TPN Ganjar-Mahfud, Aria Bima, pada konferensi pers, Selasa (13/2/2024).

Continue reading “TPN Desak KPU dan Bawaslu Tindak Lanjuti Surat Edaran Persepi terkait Hitung Cepat”
Posted on

Cegah Penyesatan Publik, TPN Ganjar-Mahfud Desak KPU dan Bawaslu Atur dan Awasi Quick Count

Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk meregulasi dan mengawasi secara ketat penghitungan quick count mengingat meluasnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga survei belakangan ini.

Continue reading “Cegah Penyesatan Publik, TPN Ganjar-Mahfud Desak KPU dan Bawaslu Atur dan Awasi Quick Count”
Posted on

Satu Meja The Forum Kompas TV: Lembaga Survei Jangan Lakukan Survei untuk Penggiringan Opini Publik

Mandat rakyat yang diberikan PDI Perjuangan untuk mengusung Presiden Joko Widodo dan mandat rakyat pada pemilu legislatif masa berlakunya sampai Oktober 2024.

Pemilu presiden ‘satu putaran’ hanya bisa tercapai kalau paslon itu bisa menang lebih dari 50 persen di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Continue reading “Satu Meja The Forum Kompas TV: Lembaga Survei Jangan Lakukan Survei untuk Penggiringan Opini Publik”