Soal Pak Jokowi mau ke mana setelah pemerintahan berakhir nanti, itu sepenuhnya hak Pak Joko Widodo sendiri. Saat ini konsentrasi kami masih pada tahapan pemilu yakni penghitungan suara KPU.
PDI Perjuangan punya aturan organisasi, termasuk AD/ART yang melekat pada anggotanya untuk menaatinya. Semua terserah Pak Joko Widodo, yang mana proses karir sebagai pejabat publik mulai wali kota, gubernur, hingga presiden merupakan kader yang dipersiapkan oleh PDI Perjuangan. Setelahnya, diserahkan kepada Pak Joko Widodo.
Ketika kami mengusung figur dari pilkada hingga pilpres, tak hanya mengusung orang, tapi juga mengusung visi, misi, kebijakan, dan program, yang harus dikawal setiap kader partai dalam penugasan publik itu agar implementasinya sesuai ideologi partai.
Soal posisi PDI Perjuangan ke depan, PDI Perjuangan akan kritis tapi tidak destruktif. Meskipun membahas hal ini sekarang sangat terburu-buru juga. Posisi PDI Perjuangan di luar pemerintahan tak semata-mata akan apriori, tapi bagaimana mengawal proses pemerintahan yang konstitusional, demokratis, dan bagaimana pemerintahan ke depan harus berjalan sesuai hukum dan adil untuk kepentingan rakyat.