Dalam pandangan Ganjar-Mahfud, Ibu Kota Negara (IKN) jelas dilanjutkan. Argumentasinya mengapa IKN harus diselesaikan? Demokrasi prosedural yang dimandatkan oleh rakyat pada 2019 adalah mewujudkan demokrasi substansial. Demokrasi substansial tujuannya adalah rakyat yang sejahtera. Rakyat sejahtera kuncinya hanya dua: pendapatan negara meningkat, pengeluaran rakyat menurun.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan meneruskan program-program seperti Kredit Usaha Rakyat, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, Perhutanan Sosial, Dana Desa, dll. Arus fiskal bergerak ke bawah, sehingga perguliran uang melahirkan investasi dan pertumbuhan di kalangan masyarakat bawah.

Ganjar-Mahfud akan melanjutkan pembangunan era Jokowi menjadi Indonesia Unggul lebih cepat, lebih mencapai target naik kelas. Dari ‘middle income trap’ menuju negara maju. Pertumbuhan ekonomi kita harapkan mencapai 8 persen, dengan PDB yang sekarang Rp 22 T, menjadi Rp 56 T pada 2036. Di situlah kita menjelma dari negara berkembang menjadi negara maju, adidaya, dan berdikari.

Kita berharap pembangunan benar-benar menjadi ‘Indonesia Sentris’. Ibarat kereta cepat, satu loko menarik satu gerbong masing-masing. Di situlah perlunya pindah ibu kota baru sebagai navigasi, ibarat integrasi kereta cepat, kmenarik daerah-daerah lain, karena  Jakarta sudah tidak efektif dan produktif, kita butuh desain pembangunan yang berbeda.

Dengan memindahkan ibu kota ke IKN, Jakarta akan lebih produktif sebagai kota bisnis. Di sinilah keadilan punya spektrum dari Sabang sampai Merauke dengan infrastruktur berkeadilan, sehingga yang punya mimpi tak hanya orang Jakarta. Orang Papua punya mimpi, orang Sumatera punya mimpi, Orang Maluku punya mimpi. Dengan pemindahan ibu kota, orang Jakarta pun merasa lebih nyaman tinggal di Jakarta.