Kita lihat bagaimana konteks dan kontennya Presiden menyampaikan hal itu di depan para pemimpin redaksi dan pegiat podcast, sampai ditanya 3 kali apa boleh pernyataan itu ditulis?
Seandainya hal itu berkonotasi negatif, masak seorang presiden mau hal itu disampaikan? Jelas sekali makna cawe-cawe itu sesuai fungsi dan tugasnya dalam koridor konstitusi untuk melanjutkan konsepsi bernegara setelah pembangunan Indonesia 10 tahun yang dipimpinnya, hingga menjadi negara maju pada 2045.
Itu peran Pak Jokowi sebagai negarawan. Kalau dalam posisi sebagai politisi, seandainya ada 2-3 menterinya di sekitar kabinet akan maju, Pak Jokowi jelas menyatakan, “Saya tak ikut intervensi…”
Jangan mendramatisasi terlalu berlebihan. Gesekan-gesekan di dalam internal pemerintahan harus diatasi Jokowi dalam kaitan sebagai presiden yang disampaikan secara terbuka pada publik. Masuknya presiden dalam urusan capres-mencapres ini masih dalam tahapan terukur, sebagaimana SBY dulu membuat konvensi Partai Demokrat untuk menyiapkan penggantinya. Pak Jokowi tahu di mana posisi sebagai presiden dan sebagai Jokowi yang ditempatkannya sangat proporsional.
Tapi kalau nanti sudah sampai ke tahapan pemilu, siapapun tidak akan setuju akan adanya intervensi, termasuk PDI Perjuangan.
Saya kira Pak Jokowi menyiapkan Pak Ganjar untuk meneruskan kehidupan berbangsa kiya masih dengan kepentingan terukur dan menjaga netralitasnya.
Hal-hal terkait netralitas itu sudah diatur oleh undang-undang dan sudah ada rambu-rambunya. Lagipula sekarang ini era digital, era sosmed. Seorang Jokowi akan menjaga netralitasnya, karena kalau melakukan hal negatif, akan mudah diupload, diglorifikasi dan diamplifikasi oleh pihak-pihak lain.
